Efisiensi Anggaran, Sekkab Berau Minta Kampung Mandiri Tidak Bergantung APBD

Ringkasan Berita:

• Sekkab Berau minta kampung mandiri tidak bergantung pada pemerintah daerah.
• Optimalisasi BUMK dan aset kampung dinilai kunci kemandirian ekonomi.
• Contoh sukses BUMK Pegat Bukur capai PAK Rp103 juta dan buka lapangan kerja.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kampung mandiri Berau diminta benar-benar menunjukkan kemandiriannya, terutama menghadapi efisiensi anggaran pada 2026. 

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa kampung yang telah menyandang status mandiri harus mampu berdiri kuat secara ekonomi tanpa bergantung penuh pada pemerintah daerah.

Ia mencontohkan di Kecamatan Gunta terdapat dua kampung berstatus mandiri, yakni Kampung Maluang dan Kampung Merancang Ulu.

Status tersebut, menurutnya, harus selaras dengan kemampuan kampung dalam mengelola potensi secara mandiri.

“Kalau sudah berstatus mandiri jangan terlalu banyak menuntut kepada pemerintah. Kampung mandiri seharusnya tetap bisa berjalan meski ada pengurangan kegiatan, karena mereka mampu berdiri sendiri,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (20/2/2026).

Baca juga: Beban Listrik Berau Stabil di Awal Ramadan 2026, PLN Siagakan Tim 24 Jam

Ia justru melihat kecenderungan sebaliknya, di mana kampung yang sudah mandiri malah semakin banyak mengajukan tuntutan pembangunan.

Padahal, dengan efisiensi anggaran yang cukup besar pada 2026, hal itu akan sangat berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh permintaan.

Menurutnya, kebutuhan infrastruktur yang diajukan kampung-kampung berbeda-beda. Ada yang meminta pembangunan jalan dan jembatan, ada pula yang mengusulkan turap di sepanjang wilayah tertentu.

Permintaan serupa juga muncul di kawasan kepulauan yang mengharapkan pembangunan pemecah ombak.

Ia menekankan, kondisi ini harus disikapi dengan penguatan potensi ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Baca juga: Jam Buka Puasa Berau Hari Ini Lengkap Waktu Imsak Ramadan 2026 Selama 30 Hari

Ia berharap, kampung-kampung mandiri dapat memaksimalkan peran BUMK sebagai motor penggerak pendapatan kampung.

“Saya berharap BUMK bisa dimaksimalkan. Saya melihat banyak potensi di kampung, apalagi kita patut bersyukur karena banyak perusahaan yang bersedia bermitra dengan masyarakat,” katanya.

Lanjutnya, kemitraan dengan perusahaan tidak selalu bisa mengandalkan CSR dalam bentuk uang tunai, karena perusahaan memiliki standar dan mekanisme tersendiri dalam menyalurkan dukungan.

Karena itu, BUMK perlu diaktifkan agar dapat menjadi jembatan kerja sama dengan pihak ketiga.

Said mengingatkan agar pengajuan proposal tidak hanya dilakukan saat ada kegiatan perayaan saja. Menurutnya, pola seperti itu membuat penggunaan dana tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

Baca juga: Viral! Momen Langka Sekelompok Paus Orca Muncul di Laut Maratua Berau, Diunggah Penyelam Indonesia