Gratispol dan Jospol Diklaim Tetap Tangguh meski Kaltim Hadapi Tantangan Fiskal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggaran Kaltim boleh saja dipangkas Rp6 triliun, tapi untuk urusan pendidikan, Gubernur Rudy Mas'ud tegas bilang, 'Jangan disentuh!'

Genap satu tahun sudah pasangan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, menakhodai "Benua Etam" sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. 

Momentum satu tahun ini menjadi ajang evaluasi besar bagi dua program primadona mereka: Gratispol dan Jospol.

Paket kebijakan populis yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, hingga akses internet ini terus dikebut implementasinya guna menjawab janji politik kepada masyarakat Kalimantan Timur. 

Baca juga: Program Gratispol Masuk Tahun Kedua, Kepala Biro Kesra Kaltim Ungkap Tantangan dan Realisasi 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengonfirmasi bahwa roda program Gratispol dan Jospol sudah berputar di berbagai sektor.

Beberapa capaian yang mulai dirasakan manfaatnya antara lain:

• Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa semester awal.
• Penyediaan layanan Wi-Fi gratis di desa-desa terpencil.
• Fasilitasi perjalanan religi bagi tokoh masyarakat.
• Pembagian seragam sekolah gratis untuk siswa baru.
• Penguatan akses layanan kesehatan di berbagai titik.

Satu tahun kepemimpinan Pak Rudy-Seno, program Gratispol dan Jospol sudah berjalan.

"Fokus evaluasi kami saat ini adalah mengedukasi masyarakat mengenai alur birokrasi, agar publik memahami bahwa setiap penggunaan dana APBD memiliki mekanisme administrasi ketat yang harus dipatuhi,” jelas Sri Wahyuni, Sabtu (21/2/2026).

Tantangan berat sebenarnya membayangi Pemprov Kaltim di tahun kedua ini. Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan drastis hingga Rp6 triliun, yang memaksa banyak perangkat daerah melakukan efisiensi besar-besaran.

Namun, program Gratispol bidang pendidikan mendapatkan perlakuan khusus. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dasmiah, menegaskan bahwa Gubernur Rudy Mas'ud telah menginstruksikan agar anggaran pendidikan tidak diganggu gugat.

“Hanya Gratispol yang tidak dipangkas oleh Pak Gubernur. Fokus beliau memang pada pendidikan,” tegas Dasmiah.

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Gratispol Kaltim 2026 Besok Ditutup, Cek Ketentuannya

Meskipun terdapat batasan bantuan yakni maksimal Rp5 juta untuk S1 dan Rp12 juta untuk S2/S3, angka ini diklaim sudah menutupi sekitar 85 persen hingga 100 persen nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Kalimantan Timur.

Menariknya, program ini tidak memandang latar belakang ekonomi maupun program studi.

"Mau jurusan apa saja, tetap kita bayarkan. Selama mahasiswa aktif dan memenuhi syarat, bantuan tetap mengalir," tambah Dasmiah.

Bahkan, jika prestasi akademik (IPK) mahasiswa menurun, bantuan tidak akan langsung dihentikan.