Pasar Batu Bara Melemah, DPRD Kaltim Dorong Transformasi Ekonomi ke Perikanan

Ringkasan Berita:

• DPRD Kaltim mendorong transformasi ekonomi seiring melemahnya pasar batu bara global.
• Sektor perikanan dan perkebunan dinilai memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi baru.
• Peralihan dari ketergantungan tambang dinilai perlu strategi matang dan proses bertahap.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Melemahnya pasar batu bara global mendorong DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengingatkan pentingnya transformasi ekonomi daerah.

Ketergantungan yang selama ini bertumpu pada sektor pertambangan dinilai berisiko tinggi bagi stabilitas ekonomi jika tidak diimbangi dengan pengembangan sektor lain yang lebih berkelanjutan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu mulai serius mengembangkan sektor alternatif, terutama perikanan dan perkebunan, sebagai penopang ekonomi baru di masa depan.

Menurutnya, kondisi pasar batu bara dunia yang tidak menentu menjadi sinyal bagi daerah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tersebut.

Baca juga: Pemprov Kaltim Arahkan Hilirisasi untuk Transformasi Ekonomi Pasca-tambang 

Pasalnya, melemahnya permintaan dari negara-negara besar seperti India dan China telah memberikan dampak terhadap ekspor batu bara asal Kalimantan Timur.

"Kalau kita melihat kondisi umum, memang potensi utama Kalimantan Timur selama ini adalah batu bara. Namun sebenarnya masih ada sektor lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan," ungkap Firnadi, Minggu (8/3/2026).

Politisi PKS ini menilai sektor perikanan memiliki peluang yang sangat besar jika dikelola secara maksimal.

Apalagi, Kalimantan Timur saat ini disebut telah mencapai kondisi swasembada pangan di sektor perikanan, sehingga memiliki modal kuat untuk menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Baca juga: Transformasi Ekonomi Kaltim Usai Adanya IKN Nusantara, Membuka Peluang Balikpapan dan jadi Tantangan

Menurutnya, potensi tersebut perlu dimaksimalkan melalui kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pengembangan sektor non-tambang, termasuk peningkatan infrastruktur, dukungan teknologi, serta akses pasar bagi pelaku usaha perikanan.

Meski demikian, Firnadi mengakui bahwa proses transisi dari ketergantungan terhadap sektor tambang tidak bisa dilakukan secara instan.

Dibutuhkan strategi yang matang serta komitmen jangka panjang dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar sektor lain dapat berkembang secara optimal.

“Selama ini kita sangat bergantung pada sektor pertambangan. Karena itu, sudah saatnya ada kesadaran bersama untuk mulai mengembangkan sektor lain seperti perikanan dan perkebunan,” tegasnya.

Baca juga: Panen Raya di Lahan Pasca-tambang jadi Transformasi Ekonomi Hijau Kaltim

Ia menambahkan, upaya transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Dengan langkah yang tepat, sektor non-tambang diharapkan mampu menjadi pengganti yang kuat bagi kontribusi sektor pertambangan selama ini.

“Peralihan ini tentu membutuhkan proses. Kita harus menemukan sektor pengganti yang mampu memberikan pemasukan secara berkelanjutan,” tandasnya. (*)