Pemkab Kukar Batasi Kendaraan Dinas 50 Persen, Tekan BBM dan Anggaran

Selain itu, langkah ini juga bertujuan menekan pengeluaran negara di tengah tekanan ekonomi dan dinamika energi global.

Di tingkat daerah, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

“Itu yang kita harapkan, supaya ada penghematan, terutama dalam penggunaan bahan bakar,” tegas Sunggono.

Baca juga: DiskopUKM Kukar Evaluasi Kinerja, Fokus Pembinaan Koperasi 2026

Sementara itu, terkait alternatif penggunaan transportasi umum bagi ASN, Pemkab Kukar masih mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Keterbatasan moda transportasi di Tenggarong menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

“Kondisi di Tenggarong memang masih terbatas untuk moda transportasi umum. Jadi, jika tidak ada keperluan dinas, lebih baik menggunakan kendaraan pribadi saja,” pungkasnya. (*)