KNPI Samarinda Kritik Pemprov Kaltim, Ronni Hidayatullah: Bankeu Dipangkas, BPJS Warga Terancam

Ringkasan Berita:

• KNPI Samarinda mengkritik rencana penghapusan Bankeu 2026.
• Pemangkasan program dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat.
• Potensi pengurangan BPJS warga jadi sorotan serius.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kritik kebijakan Pemprov Kaltim disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Samarinda, Ronni Hidayatullah, yang menilai sejumlah keputusan strategis pemerintah provinsi berpotensi merugikan masyarakat, khususnya warga Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur.

Ronni Hidayatullah melayangkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Ia menilai sejumlah keputusan strategis yang diambil belakangan ini berpotensi besar merugikan masyarakat, terutama warga Samarinda sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi daerah.

Soroti Rencana Penghapusan Bankeu

Salah satu poin utama yang disoroti adalah rencana pengurangan hingga penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota mulai tahun 2026.

Padahal, dengan total APBD Kaltim yang mencapai Rp15,15 triliun, Bankeu dinilai sebagai instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Baca juga: Klarifikasi Pemprov Kaltim soal Penghentian BPJS Kesehatan 49.742 Warga Samarinda

"Bankeu adalah instrumen penting pendukung pembangunan di daerah. Jika ini dihapus, daerah akan melemah, termasuk Samarinda. Ini bertolak belakang dengan semangat pemerataan," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada dukungan anggaran provinsi.

Pemangkasan Program Dinilai Abaikan Aspirasi

Tak hanya soal anggaran, Ronni juga mengkritisi perubahan signifikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 160 usulan program yang sebelumnya masuk dalam kamus perencanaan, kini dipangkas menjadi hanya 25 program prioritas gubernur.

Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar efisiensi, melainkan berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai mekanisme perencanaan.

Baca juga: Pemprov Kaltim Klarifikasi Isu BPJS di Samarinda: Bukan Dihentikan, tapi Penataan Sesuai Aturan

"Program yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat justru tersingkir. Ini mengabaikan suara akar rumput," tambahnya.

Isu Pemangkasan Jaminan Kesehatan

Kritik paling keras diarahkan pada kebijakan terkait layanan kesehatan.