Tanggapan Akademisi Unmul Samarinda soal Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kursi empuk Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini diduduki Hasanuddin Masud tengah menjadi perhatian publik. 

Isu pergantian pimpinan di Karang Paci sebutan markas DPRD Kaltim mulai terdengar, dipicu oleh dorongan masyarakat yang menginginkan penguatan integritas serta minimalisir potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Publik menyoroti relasi kekuasaan di Benua Etam, mengingat Ketua DPRD saat ini merupakan kakak kandung dari Gubernur Kaltim, Rudy Masud, yang juga merupakan nakhoda DPD Partai Golkar Kaltim.

Menanggapi dinamika ini, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) sekaligus pengamat politik, Jumansyah, ikut memberikan tanggapannya.

Baca juga: Fraksi Golkar Tanggapi Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Salehuddin: Belum Ada Pembahasan Internal

Ia menilai urusan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dewan sebenarnya bukan sekadar urusan dapur partai politik semata, karena mereka yang duduk di legislatif adalah representasi rakyat.

Namun, Jumansyah mengingatkan bahwa dalam dinamika politik, menjaga keseimbangan dan stabilitas pemerintahan tetap menjadi kunci. 

Menurutnya, figuritas dan stabilitas politik harus dilihat secara jernih sebelum mengambil keputusan besar.

"Tapi yang persoalan ini kan perlu daya kritis yang kuat dulu, artinya ketika itu memang dilakukan, ketika kita lihat figuritas, stabilitas politik itu kan penting sebenarnya. Ketika itu dilakukan, bagaimana stabilitas politik?," ujarnya Jumansyah melalui sambungan telepon kepada TribunKaltim.co, Rabu (29/4/2026).

Jumansyah juga melihat wacana check and balances yang disuarakan publik sebagai bentuk peringatan bagi jalannya pemerintahan. 

Menurutnya, perubahan di kursi pimpinan bisa saja terjadi jika partai politik merasa ada dinamika yang tidak lagi sejalan.

Hanya saja, ia mewanti-wanti agar keputusan tersebut tidak lahir dari sekedar letupan emosi sesaat, melainkan harus memiliki kalkulasi matang mengenai apa yang akan terjadi setelah pergantian dilakukan.

"Kita kan tidak mau ini efek emosional itu kemudian sustain kepada wilayah-wilayah yang justru kita juga harus memprediksi ketika itu dilakukan apa agenda yang kemudian bisa dilakukan dan apa yang progres pasca itu. Itu juga penting menjadi analisa," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga legislatif agar tetap berdiri di atas kepentingan masyarakat. 

Ia berharap kewenangan partai politik tidak sampai menenggelamkan hak-hak publik untuk mendapatkan pengawasan pemerintahan yang objektif.

"Kalau saya sih ingin mengurai bahwa jangan sampai kita mengaburkan makna daripada legislatif itu sendiri. Jangan sampai makna legislatif itu kemudian hanya otoritatif oleh Partai Politik," tegasnya.