Tanggapan Akademisi Unmul Samarinda soal Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim

Terkait desakan di media sosial soal isu nepotisme, Jumansyah menilai hal itu sebagai luapan emosional yang wajar dalam demokrasi. 

Meski begitu, dalam mengambil kebijakan formal, pemerintah dan partai harus tetap berpijak pada rasionalitas agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu.

"Iya, kan ada luapan emosional itu kan, tapi ketika sudah sampai pada level kebijakan itu harus rasional dong," tambahnya.

Lebih lanjut ia menggarisbawahi, meski tuntutan masyarakat adalah harapan yang penting, stabilitas daerah tetap harus diletakkan di atas segalanya demi memastikan program pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.

"Saya kira tidak cukup (KKN di jadikan alasan pergantian) secara politik. Karena secara politik hanya sekedar untuk check and balancing. Penting check and balancing itu, hanya saja kan ada etik moral juga yang kita harus kedepankan bahwa tidak semua kemudia apa yang kita tuntutan itu bisa menjadi sebuah harapan yang mutlak dilakukan, kan tentu pemerintah juga butuh pertimbangan, yang paling penting dikedepankan itu adalah stabilitas pemerintah itu," pungkasnya. (*)