Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim Menguat Usai Demo 214, Golkar yang Pegang Kendali

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Isu pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud,
kian menguat dan menjadi perbincangan hangat di internal legislatif Karang Paci.

Wacana ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan praktik nepotisme, seiring hubungan kekeluargaan antara pimpinan DPRD dan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Perbincangan ini tidak hanya bergulir di ruang-ruang informal antaranggota dewan, tetapi juga mengemuka dalam diskursus politik yang lebih luas, termasuk di tengah masyarakat.

Desakan perubahan bahkan sempat digaungkan dalam aksi massa pada 21 April lalu, yang menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan serta menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Baca juga: Fraksi Golkar Tanggapi Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Salehuddin: Belum Ada Pembahasan Internal

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengakui bahwa isu pergantian tersebut memang beredar luas dan menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan.

“Kalau isu ya ada (dengar). Dan isu yang paling dibicarakan terkait dinasti, itu pun juga dihembuskan oleh masyarakat juga,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Meski demikian, Samsun menegaskan bahwa mekanisme pergantian pimpinan DPRD tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, apalagi berdasarkan tekanan opini publik semata.

Ia mengingatkan bahwa posisi Ketua DPRD merupakan hak politik partai pemenang kursi terbanyak.

“Itu kewenangan Golkar. Kewenangan internal partai. Kami tidak bisa mencampuri, karena itu menyangkut rumah tangga partai lain,” tegasnya.

Menurut Samsun, setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang harus dihormati, termasuk dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan strategis di lembaga legislatif.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga batasan dalam menyikapi isu tersebut.

Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kaltim, Nurhadi, mengaku mengetahui isu pergantian pimpinan DPRD dari media massa dan perbincangan di media sosial.

Ia menilai dinamika ini harus disikapi secara bijak agar tidak merusak marwah lembaga legislatif.

“Memang kami juga mengikuti dari media. Ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut citra lembaga,” ujarnya.

Baca juga: Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Masud: Ditegur Kemendagri, Disinggung Golkar Pusat

Nurhadi menekankan bahwa di tengah sorotan publik, DPRD harus tetap menunjukkan profesionalisme, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.