DPRD PPU Kritik Realisasi Pendapatan 2025, Target Rp2,41 Triliun Tak Tercapai

Ringkasan Berita:

• Realisasi pendapatan Penajam Paser Utara 2025 hanya Rp2,07 triliun atau 85,94 persen dari target.
• PAD jadi sorotan utama dengan capaian rendah, hanya 79,84 persen.
• DPRD PPU beri rekomendasi perbaikan, Pemkab siap tindaklanjuti untuk pembenahan sistemik.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM — DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang belum memenuhi target.

Dari target Rp2,41 triliun, realisasi hanya mencapai Rp2,07 triliun atau 85,94 persen.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen dengan capaian relatif rendah, yakni hanya 79,84 persen dari target yang ditetapkan.

Baca juga: 899 Usulan Warga Masuk Meja Musrenbang, DPRD PPU Minta Masuk APBD 2027

Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar 86,74 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah hanya mencapai 67,11 persen.

Di sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2,09 triliun dari pagu Rp2,44 triliun atau 85,81 persen.

Belanja operasi menjadi komponen dengan serapan tertinggi, yakni 91,58 persen, disusul belanja modal sebesar 93,27 persen.

Namun, belanja tidak terduga hanya terealisasi 20,81 persen.

Baca juga: Warga Saloloang Datangi DPRD PPU, Klaim Tapal Batas Dinilai Berubah tanpa Musyawarah

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD PPU, Sujiati, menegaskan bahwa hasil pembahasan DPRD PPU memuat sejumlah rekomendasi penting bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Rekomendasi tersebut merupakan bukti perhatian DPRD PPU terhadap upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya Kamis (30/4/2026).

Selain itu, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp30,15 miliar dan terealisasi Rp30,65 miliar atau 101,66 persen.

Penerimaan pembiayaan seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang.

Baca juga: DPRD PPU dan Pemkab Sepakati KUA-PPAS 2026, Fokus Pembangunan Berkelanjutan

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi DPRD PPU akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

“Catatan kritis dan rekomendasi DPRD PPU akan menjadi bahan perbaikan, baik untuk perangkat daerah maupun dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat sistematik,” katanya.

DPRD PPU berharap catatan tersebut dapat menjadi evaluasi menyeluruh agar kinerja keuangan daerah ke depan lebih optimal, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan efektivitas belanja. (*)