Program RT Ku Terbaik Segera Jalan, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Ingatkan Risiko Penyimpangan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera meluncurkan Program RT Ku Terbaik dengan total anggaran mencapai Rp450 miliar pada tahun 2026.

Setiap rukun tetangga (RT) akan menerima alokasi dana sebesar Rp150 juta.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, memastikan program tersebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat.

“Bulan depan, insya Allah kita akan mulai kick off Program RT Ku Terbaik dengan alokasi Rp150 juta per RT. Ini program unggulan pemerintah daerah,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Baca juga: Program RT-Ku Terbaik Terobosan Pemkab Kukar Atasi Persoalan Warga Mulai dari Level Terendah

Ia menekankan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

“Program ini ibarat pisau bermata dua. Jika tidak diawasi dengan benar, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Aulia, pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah potensi penyimpangan yang mungkin terjadi, termasuk praktik laporan fiktif. 

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak lengah dalam melakukan pengawasan.

“Kami sudah memahami berbagai modus penyimpangan yang berpotensi terjadi. Karena itu, saya berharap seluruh pihak bisa melakukan mitigasi, jangan sampai justru mengarahkan atau membiarkan praktik tidak benar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keuntungan dari tindakan menyimpang tidak sebanding dengan dampak yang akan ditanggung.

“Manfaat yang didapat dari penyimpangan tidak seberapa, tetapi beban moral dan dampaknya akan sangat besar. Integritas harus dijaga,” lanjutnya.

Baca juga: Debat Pilkada Bontang 2024, Najirah-Aswar Andalkan Kartu Juara dan Program RT

Program RT Ku Terbaik dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. 

Perbedaan kondisi antar-RT menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai tujuan, Aulia menegaskan pentingnya peran lurah, perangkat desa, serta pendamping dalam mengawal musyawarah di tingkat RT.

“Kami tidak ingin musyawarah RT berjalan tanpa pendampingan. Peran pemerintah di tingkat bawah sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

“Kami akan turun langsung. Anggarannya besar, harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (*)