Masyarakat Sipil Kaltim Rumuskan Strategi Hadapi Krisis Iklim dan Tolak Carbon Offset

Gerakan Sipil dan Jurnalisme Warga

Menyikapi ketimpangan ini, PUSAKA merumuskan rangkaian strategi gerakan taktis yang disusun dalam satu kesatuan langkah sistematis dan mengalir tanpa kompromi.

Gerakan bersama ini dimulai dengan melakukan monitoring serta audit kebijakan daerah secara ketat berbasis data riil.

Dengan mencakup pengawalan implementasi rencana tata ruang (RTRWP Kaltim 2016–2036) untuk mengidentifikasi tumpang tindih lahan konsesi, penuntutan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait AMDAL mega proyek, serta pemanfaatan platform digital seperti Aurat Kaltim untuk memantau laju deforestasi secara waktu nyata.

"Langkah pengumpulan data lapangan ini diintegrasikan secara langsung dengan advokasi legislasi di parlemen daerah," katanya.

Pihaknya berkomitmen, PUSAKA aktif mendorong pengesahan regulasi daerah terkait pengakuan masyarakat adat, mengintervensi ruang perencanaan pembangunan di Musrenbang, serta mendesak DPRD untuk segera menegakkan moratorium izin tambang baru guna melindungi kawasan lindung Kaltim yang tersisa.

Baca juga: Pemkab Paser Bangun Wisma Atlet Porprov Kaltim 2026 Berkapasitas 250 Orang

Lebih jauh, perjuangan sipil ini diperkuat melalui jalur hukum dengan mendorong gerakan litigasi warga atau citizen lawsuit, serta pelaporan pengaduan resmi secara kelembagaan terhadap setiap bentuk kejahatan lingkungan.

Di ruang publik, kampanye digital dan tekanan publik berbasis bukti digencarkan secara masif melalui publikasi kajian ilmiah, infografis, dan visualisasi data kreatif.

"PUSAKA juga membangun jaringan solidaritas yang kuat di tingkat akar rumput dengan menghubungkan berbagai komunitas lokal, akademisi, dan korban terdampak langsung dari krisis ekologis," tandasnya.

Seluruh upaya ini, kata Dyah, ditopang oleh penguatan kapasitas literasi hukum, sains iklim, dan taktik advokasi secara berkala bagi generasi muda agar rantai kepemimpinan gerakan lingkungan di Kalimantan Timur tidak terputus.

Melengkapi rangkaian strategi gerakan sipil tersebut, Perwakilan AJI Balikpapan, Sucipto menegaskan bahwa jurnalisme bukan lagi monopoli wartawan profesional.

Baca juga: Cek Harga BBM Pertamina Hari Ini 22 Mei 2026 di SPBU Seluruh Indonesia

Di tengah keterbatasan media arus utama dalam menjangkau wilayah pelosok, setiap warga negara kini memiliki hak dan kewajiban untuk berada di garda terdepan melaporkan dampak krisis iklim yang terjadi di lingkungan sekitar mereka melalui ponsel dan media sosial.

"Jurnalisme warga menjadi alat pengawas kebijakan yang ampuh karena warga dapat mengumpulkan, memotret, merekam, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi redaksi luar," katanya.

Meskipun publikasi mandiri ini dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat, jurnalisme warga harus dijalankan dengan kredibel dan aman agar terhindar dari jerat hukum seperti UU ITE atau UU Perlindungan Data Pribadi.

Sucipto mengingatkan agar warga tetap setia pada fakta lapangan, menghindari penggunaan kata sifat yang subjektif dan menggantinya dengan deskripsi fakta yang terukur, mencantumkan atribusi sumber yang jelas, serta menyensor data pribadi sensitif demi menghindari bahaya doxing.

"Dengan berkomitmen kuat untuk memotret realitas apa adanya tanpa berasumsi atau menghakimi situasi di lapangan," pungkasnya. (*)