POPULER KALTIM: DPRD Balikpapan Soroti Isu Begal, Samarinda Raih Nilai A Pelayanan Publik

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan soroti dugaan pembegalan, Budiono: Pengangguran dan minim penerangan jadi pemicu.
• Samarinda raih nilai A Pelayanan Publik, Akademisi sebut birokrasi kini lebih cepat.
• Reaksi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat didesak pendemo untuk mundur dan minta dukung hak angket.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Sabtu (23/5/2026).

Berikut tiga berita paling populer di Kalimantan Timur:

1. DPRD Balikpapan Soroti Dugaan Pembegalan, Budiono: Pengangguran dan Minim Penerangan Jadi Pemicu

Maraknya informasi yang beredar di berbagai platform media sosial terkait dugaan aksi kriminalitas berupa percobaan pembegalan yang terjadi di Kota Balikpapan mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa isu dugaan pembegalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu rasa aman masyarakat.

Baca juga: POPULER KALTIM: DPRD Balikpapan Soroti Aset yang Mangkrak, Otorita Bantah Isu Pembangunan IKN Mandek

Menurutnya, Balikpapan selama ini dikenal sebagai kota yang nyaman dan kondusif untuk dihuni.

Karena itu, munculnya informasi mengenai dugaan aksi kriminalitas dinilai dapat mencoreng citra kota apabila tidak segera ditangani secara serius.

“Persoalan ini harus menjadi atensi serius semua pihak. Balikpapan selama ini dikenal aman dan nyaman, jangan sampai citra itu rusak akibat maraknya tindak kriminalitas,” ujar Budiono kepada Tribunkaltim.co, Jumat (22/5/2026).

Faktor Ekonomi Dinilai Berpengaruh

Dugaan pembegalan di Balikpapan juga dikaitkan dengan persoalan ekonomi masyarakat.

Budiono menilai, salah satu faktor yang berpotensi memicu meningkatnya angka kriminalitas adalah tingginya angka pengangguran.

Ia mengatakan, sulitnya memperoleh pekerjaan membuat sebagian masyarakat berada dalam tekanan ekonomi sehingga berisiko mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Banyaknya pengangguran membuat masyarakat sulit mencari pekerjaan, sehingga ada yang akhirnya mencari jalan pintas,” tegasnya.

Politisi senior tersebut menegaskan, penanganan persoalan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum semata.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sektor ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.