Sentil Dana CSR Perusahaan di Kaltim, Abdulloh: Harus Menyentuh Masyarakat Bawah

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh meminta Pemprov Kaltim bergerak responsif melakukan percepatan program strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
• DPRD Kaltim melalui laporan akhir Pansus CSR menegaskan, dana tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh sekadar kewajiban administrasi.
• Politisi Golkar tersebut meminta pengawasan program pembangunan dan penggunaan anggaran diperkuat agar pengelolaan dana, termasuk CSR, berjalan transparan, profesional, serta dirasakan manfaatnya.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Penyampaian rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi instrumen penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan telah disampaikan.

Legislator Karang Paci mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan percepatan pembangunan dan penguatan program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengatakan, rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pembangunan di Bumi Etam kedepannya lebih terukur, inovatif, dan berkelanjutan.

“Tentunya pemerintah mesti responsif terkait rekomendasi yang sudah diberikan,” sebutnya, Sabtu (23/5/2026) kepada Tribunkaltim.co.

Baca juga: Babak Baru Hak Angket DPRD Kaltim, Disebut Antiklimaks Usai Laporan LKPj Gubernur Diterima Paripurna

Tak hanya soal LKPJ, DPRD Kaltim juga menaruh perhatian serius pada pengelolaan dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

Abdulloh menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, DPRD, dan swasta adalah kunci dalam mempercepat kemajuan daerah.

Ia menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas di atas kertas.

"Melalui rapat paripurna kemarin, DPRD Kaltim berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun seluruh stakeholder pembangunan," tegas Abdulloh.

Baca juga: Laporan Pansus LKPJ Gubernur 2025 Diterima di Tengah Desakan Hak Angket Transparansi Anggaran 

Melalui laporan akhir Pansus CSR, DPRD Kaltim ingin memastikan dana tersebut tidak sekadar menjadi kewajiban administratif perusahaan.

Melainkan dikelola secara efektif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Pria yang dikenal vokal ini juga menyoroti agar pengelolaan dana CSR benar-benar "menyentuh" kulit masyarakat bawah.

"Termasuk bagaimana pengelolaan CSR benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. Pengawasan terhadap program pembangunan dan penggunaan anggaran harus terus diperkuat agar transparan dan profesional," ungkap politisi Golkar ini. (*)