DPRD Kaltim Kaji Pansus Usai Temuan BPK pada Beasiswa Gratispol dan Proyek Infrastruktur

Ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik dengan nilai fantastis mencapai Rp3,38 miliar.

Di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, ditemukan kekurangan volume senilai Rp1,14 miliar.

Baca juga: BPK Perintahkan Pemprov Kaltim Kembalikan Rp 1,05 M ke Kas Daerah, Ada Masalah di Program Gratispol

Sorotan BPK juga melebar ke sektor perbankan daerah. 

Bankaltimtara diminta memperkuat benteng teknologi informasinya guna menangkal serangan siber serta membenahi aplikasi analisis kredit.

Di sisi lain, BPK memperingatkan potensi hilangnya lahan pertanian produktif di Benua Etam.

Hal ini dipicu oleh belum optimalnya pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW Kaltim.

Baca juga: BPK Beri Catatan Kritis untuk Gratispol Kaltim, Ada Kelebihan Bayar Miliaran dan Proyek Fisik

Sektor pendapatan juga dianggap belum "gaspol". 

Regulasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dinilai belum maksimal, sehingga potensi pundi-pundi rupiah daerah terancam menguap.

"Sayang sekali, anggaran tidak terserap itu menutup peluang anak-anak kita yang lain untuk mendapatkan beasiswa. Belum lagi keluhan warga soal sulitnya akses pendaftaran online," pungkas Nurhadi. (*)