Siasat Pengemudi Travel Mahakam Ulu Hadapi Lonjakan Harga BBM Non-subsidi

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Dex menekan sektor transportasi darat di Mahakam Ulu;
• Pengemudi travel rute Mahulu-Samarinda menyiasati lonjakan biaya operasional dengan mengandalkan muatan kargo;
• Pertamina menyebut konflik Timur Tengah sebagai pemicu kenaikan harga minyak dunia;
• Pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar demi menjaga daya beli masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Dex mulai memberikan tekanan pada sektor jasa transportasi darat di wilayah Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur. 

Para pengemudi travel rute Mahulu–Samarinda kini terpaksa memutar otak untuk menutupi lonjakan biaya operasional tanpa harus menaikkan tarif penumpang.

Jonius Kueng, pengemudi Travel Pesona Mahulu, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung pada modal perjalanan.

Biaya pulang-pergi Mahulu–Samarinda yang sebelumnya berkisar Rp1,6 juta, kini membengkak menjadi Rp1,8 juta atau naik sebesar 12,5 persen.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga Pertamax dan Biaya Perawatan Motor bagi Ojol Sangatta

Meski biaya membengkak, Jonius memilih untuk tidak beralih dari Pertamax.

"Saya tetap bertahan pakai Pertamax untuk menjaga performa mesin agar tetap optimal. Bagi saya, harga adalah urusan teknis, yang terpenting ketersediaan barang di lapangan," ujarnya saat ditemui, Jumat (12/6/2026) di Mahakam Ulu.

Untuk menyiasati selisih biaya tersebut, para pengemudi kini lebih mengandalkan muatan kargo sebagai pemasukan tambahan.

Selain itu, perhitungan biaya operasional dilakukan lebih ketat sebelum keberangkatan demi memastikan layanan tetap menguntungkan tanpa membebani penumpang dengan kenaikan tarif.

Mengapa Harga Pertamax Naik?

Di tempat terpisah, mengutip dari Kompas.co, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter yang berlaku efektif sejak 10 Juni 2026, ditegaskan pemerintah sebagai langkah penyesuaian harga pasar.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini merupakan konsekuensi logis dari status Pertamax sebagai BBM non-subsidi.

Karena tidak disubsidi, harga jenis BBM ini harus mengikuti fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional.

Harga BBM non-subsidi memang menyesuaikan dengan harga pasar.

Baca juga: Dampak Kenaikan BBM Pertamax, UMKM Balikpapan Berjuang Pertahankan Harga Jual via Gas Subsidi

Sementara itu, untuk BBM subsidi, pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan sama sekali.

"Demi menjaga daya beli masyarakat," tegas Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026).