Penutupan Lokalisasi

Wakil Wali Kota yang Baru Dilantik Siap Jalankan Tugas Pertama, Kawal Penutupan Lokalisasi

Kota Balikpapan memiliki dua lokalisasi yang sampai saat ini masih beroperasi, meskipun sembunyi-sembunyi.

Wakil Wali Kota yang Baru Dilantik Siap Jalankan Tugas Pertama, Kawal Penutupan Lokalisasi
tribunkaltim.co
Tribun Kaltim edisi Selasa (31/5/2016). 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Cornel Dimas Satrio Kusbinanto, Christoper Desmawangga, dan Muhammad Afridho Septian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA  - Usai dilantik menjadi Wakil Walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud tak ingin terlalu larut dalam suasana euforia 'bulan madu'.

Awal-awal masa jabatannya bersama Walikota Rizal Effendi, sebagai Wawali, Rahmad langsung dihadapkan tugas dari pemerintah pusat terkait penutupan lokalisasi serentak di wilayah Kaltim, Rabu (1/6/2016) besok, termasuk di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Balikpapan memiliki dua lokalisasi yang sampai saat ini masih beroperasi, meskipun sembunyi-sembunyi, yakni di lokalisasi Km 17, Balikpapan Utara dan Mangarsari, Balikpapan Timur.

Rahmad berjanji akan memantau dan mengawal proses penutupan lokalisasi sesuai regulasi pemerintah pusat.

BACA JUGA: Ada Kuitansi Bekas Pa Lurah di Bongkaran Lokalisasi

"Ya itukan regulasinya sudah ada. Saya yakin penutupan lokalisasi bukan keinginan pribadi, tapi semua warga Kota Balikpapan. Mari kita kawal proses itu," ucap Rahmad saat ditemui usai pelantikan di Lamin Etam, Senin (30/5/2016).

Ia optimistis, Balikpapan akan lebih cepat menuntaskan problem prostitusi, lantaran sudah terbukti sebagai salah satu kota teraman dan ternyaman.

Apalagi dengan slogan Mahdinatul Iman, Balikpapan bisa memperbaiki segala kekurangan dalam pembangunan.

"Saya menyadari masyarakat Balikpapan lebih maju dan beradab. Tentunya tidak susah mewujudkan kota yang bersih dari prostitusi. Yang jelas kita bekerja pelan tapi cepat, bukan pelan tapi selamat. Itu filosofi pengusaha. Artinya tepat sasaran sehingga cepat selesai," kata pejabat berlatar belakang pengusaha itu.

BACA JUGA: Tempat Terindikasi Lokalisasi Ditutup 1 Juni, Ini Titik yang Termonitor

Sementara, menelang penutupan lokalisasi serentak di Kaltim yang dipusatkan di Lokalisasi Bayur, Samarinda, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menginstruksikan tim yang bekerja agar tidak terlalu larut dalam proses penutupan.

Menurutnya, tim perlu mencari solusi tepat pascapenutupan lokalisasi, sehingga Bumi Etam benar-benar bersih dari praktik prostitusi.

Rencana penutupan serentak lokalisasi akan berlangsung di Lokalisasi Bayur, Samarinda Utara, Rabu (1/6/2016) dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa.

"Lokalisasi sejak 1 Juni ditutup di seluruh Kaltim. Bu Khofifah (Menteri Sosial) akan hadir menyaksikan. Para penghuninya ada yang kami kembalikan ke daerah asal, dan ada pula yang kami latih agar bisa berdiri sendiri. Nanti datang saja ke Bayur saat penutupan berlangsung," ujar Awang Faroek.


Suasana di lokalisasi Bayur, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim jelang penutupan. (tribunkaltim.co/Nevrianto Hardi Prasetyo)

Sekretaris Satgas Penutupan Lokalisasi Rusmalia Idrus mengatakan, Mensos dijadwalkan hadir di sana.

Selain penutupan, Mensos juga akan sosialisasi Perppu 1 tahun 2016. Kapolda, Kajati, dan Kemenkumham juga akan memberikan pengarahan.

Dijelaskan, seluruh PSK akan mendapatkan dana modal untuk mengembangkan industri kreatif seusai penutupan lokalisasi. Mereka akan mendapatkan dana Rp 3 juta, dan itu digunakan sebagai modal ekonomi produktif.

Salah satu solusi yang diinginkan Gubernur Awang adalah membuka pelatihan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Kaltim.

BACA JUGA: Tak Salahkan PSK, Gubernur Sebut yang Salah Itu Pria yang Disebutnya Hatari

Ia berharap nantinya PSK pelan-pelan beralih profesi menjadi lebih baik dan sejahtera.

Solusi lainnya dipulangkan ke daerah asal yang akan dibiayai negara. Mereka juga diberi jaminan hidup dan lapangan kerja.

Mereka juga bisa ikut pelatihan-pelatihan di BLKI, sehingga mereka itu bisa tersalur dengan baik. Awang mengajak keterlibatan DPRD dan media mengawal penutupan lokalisasi serentak.

Ia juga meminta keterlibatan masyarakat mengantisipasi perilaku pria hidung belang, yang menurutnya sebagai biang kerok masalah prostitusi.

BACA JUGA: Ini yang Dilakukan Dinsos Sebelum Tutup Dua Lokalisasi di Ibukota Kaltim

"Sebenarnya menurut penelitian, yang salah ya laki-laki. Kalau laki-laki hidung belang nggak ada, nggak mungkin ada proatitusi. Mari bersama kita tidak larut di dalam penyakit masyarakat ini," ungkapnya.

Tercatat ada 22 lokalisasi tersebar di hampir seluruh wilayah Kaltim. Ia menilai kondisi tersebut tak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi yang pesat.

Rusmalia berharap dukungan masyarakat untuk terlibat menjaga Kaltim dari sarang prostitusi.

"Hasil penelitian tim, lokalisasi tumbuh subur itu karena ada semacam legalitas yang diberikan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan kami sempat lihat ada bordil yang bersertifikat. Padahal provinsi tidak pernah mengeluarkan itu. Kami mohon keterlibatan semua elemen masyarakat untuk terciptanya Indonesia bersih dari prostitusi," ungkapnya.

Halaman
Penulis: tribunkaltim
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved