Habitus Kepemimpinan Transformatif, Menunggu Pemimpin yang tak Sekadar Pencitraan

Oleh Adam Muhammad
Wakil Sekertaris Pemuda Muhammadiyah Kaltim
adamalfikri25@gmail.com

INDONESIA telah menjalankan mesin demokrasi untuk mencapai cita-cita konstitusi selama hampir dua dekade sejak 1998.

Harapan publik luas terhadap demokrasi adalah terbangunnya habitus kepemimpinan transformatif yang melakukan perubahan berarti dari keterpurukan sosial ekonomi.

Akan tetapi demokrasi Indonesia ternyata lebih condong dikuasai oleh habitus kepemimpinan pencitraan dari level nasional sampai daerah.

Habitus kepemimpinan pencitraan berciri pada penonjolan pesona bahasa politik untuk meraih simpati publik, dan komunikasi hegemonik untuk memengaruhi publik demi kepentingan sempit (vested interest).

Konsekuensi dari habitus kepemimpinan pencitraan adalah demokrasi yang tercedera. Demokrasi menjadi lumpuh kemampuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Pak. . . Bagaimana Cara Membuang Limbah B3 Rumah Tangga?

Sebaliknya habitus kepemimpinan transformatif dengan ciri komunikasi politik terbuka, diskursif, dan kerja konkret di lapangan berdasarkan aspirasi publik masih belum terbangun kuat.

Habitus Kepemimpinan

Habitus, menurut Pierre Bourdieu (1984), merupakan praktik sosial yang direproduksi melalui interaksi dinamis antara pengetahuan subjektif dan konteks struktur.

Terkait kepemimpinan politik, pengetahuan subjektif merujuk pada ideologi yang berisi konsep tentang apa yang baik dan buruk. Konsep itulah yang mendefinisikan kepentingan-kepentingan para elite terhadap otoritas kekuasaannya.

Secara diametrikal ada dua konsep kepentingan berseberangan yaitu kepentingan umum dan kepentingan sempit. Konteks struktur kepemimpinan politik merupakan sistem, desain kelembagaan politik dan birokrasi.

BACA JUGA: Dikenal sebagai Pasangan yang Harmonis, Linna Teguh Blak-blakan tentang Suaminya Mario Teguh

Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya daripada otoritarianisme sehingga tatanan politik merupakan susunan kelembagaan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.