TribunKaltim/

Survei Kebutuhan Hidup Layak Mengacu pada BPS

Pemkot diwakili Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan meminta bantuan BPS (Badan Pusat Statistik) Balikpapan untuk melakukan survei

Survei Kebutuhan Hidup Layak Mengacu pada BPS
TRIBUN KALTIM / ANJAS PRATAMA
Ilustrasi 

BALIKPAPAN, TRIBUN - Kondisi ekonomi yang bergerak lambat membuat pemangku e konomi harus jeli merumuskan kebijakan. Termasuk penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2018. Beberapa tahun sebelumnya, Balikpapan rutin mengadakan survei komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Survei KHL sendiri digunakan untuk perbandingan terhadap penetapan upah minimum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Dalam p eraturan tersebut, penetapan upah minimun didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Survei tadi dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten, yang t erdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja dan akademisi. Lokasi yang dipilih yakni pasar-pasar tradisional yang mewakili tempat tinggal pekerja, seperti pasar Pandansari dan K landasan. Namun demikian, akibat krisis anggaran, menyebabkan biaya melakukan survei itu urung dilakukan oleh dewan pengupahan.

Menyiasati hal tersebut, pemkot diwakili Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan meminta bantuan BPS (Badan Pusat Statistik) Balikpapan untuk melakukan survei berkait dengan item soal minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

“Bulan lalu kami sudah bersurat ke BPS untuk melakukan survei KHL,”kata Niswati, Kabid H ubungan Industrial dan Kesejahtraan Tenaga Kerja Disnaker Balikpapan ditemui di kantornya, Kamis (10/8).

Biasanya, hasil survei BPS tadi diketahui menjelang bulan September dan Oktober dan dibawa ke rapat pleno dewan pengupahan. Setelah tercapai kesepakatan, hasilnya akan dikirim ke G ubernur, paling lambat 40 hari sebelum penetapan UMK. Pun demikian, Niswati tidak menampik terkadang proses mencapai kesepakatan sering molor dari tenggat waktu, karena terjadi tarik ulur kepentingan pengusaha dan pekerja.

“Sebenarnya, UMK bisa saja tidak ditetapkan dewan pengupahan kota. Dapat mengacu pada UMP. Tapi kalau bisa menetapkan pasti lebih bagus,” ujarnya.

Meski demikian, Niswati tetap optimis, penetapan UMK tahun ini berlangsung lancar, karena survei KHL bukanlah hal yang mutlak harus dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. “Formulasi penetapan upah sudah diatur pada PP 78 di pasal 44 dan 45, jadi formulanya kami mengacu ke peraturan itu saja,” tambahnya. (m02)

Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help