TribunKaltim/

Orgatrans: Masa yang Ilegal, Ngatur yang Resmi ?

Adanya keinginan dari Manajer Uber area Kaltim, Ismail yang ingin mengajak taksi konvensional maupun sopir angkot konvensional bergabung.

Orgatrans: Masa yang Ilegal, Ngatur yang Resmi ?
Toto Sihono
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Adanya keinginan dari Manajer Uber area Kaltim, Ismail yang ingin mengajak taksi konvensional maupun sopir angkot konvensional bergabung dengan aplikasi online ikut dikomentari
Kamariyono, Ketua Orgatrans (Organisasi Gabungan Transportasi) Kaltim, saat dikonfirmasi Rabu (13/9/2017).

Sebelumnya, dalam wawancara Tribun dengan Ismail pada Selasa (12/9/2017) lalu, ia mengutarakan ada kemungkinan untuk bergabung jika pada sopir taksi dan angkot konvensional bersedia masuk menjadi bagian taksi
online.

“Pendapat saya, sebaiknya digabung saja. Kerjasama, jadi taksi konvensional di online-kan. Itu bisa. Kenapa tidak ? Waktu rapat, Go Car, Grab dan Uber, kami kooperatif. Kalau memang mau gabung, silakan. Di Makassar seperti itu. Kan mereka (angkot) sudah punya mobil. Di Makassar sampai hari ini, aman semua. Jadi, angkutan konvensional,
tetapi dibuat seperti online. Bisa itu. Yang penting punya handphone. Makanya saya bingung sendiri, kenapa tak mau gabung ?,” ujarnya saat itu.

Baca: Kapolres Tolak Demo Taksi Online di Balikpapan, Hal Ini yang Diwaspadai Polisi

Baca: Aplikasi Taksi Online akan Diblokir, Ini yang Akan Dilakukan Dishub Kaltim

Baca: Taksi Online Banyak Beroperasi di Kaltim, Kadishub Belum Ada Izin

Baca: Ketua Orgatrans Kaltim Geram: Taksi Online Ini Maunya Apa?

Baca: Waduh. . . Aplikasi Taksi Online di Kaltim Bakal Diblokir

Menanggapi hal tersebut, Kamariyono justru kembali bersikeras pada status angkutan online di Kaltim yang saat ini masih belum ada izin.

“Kalau bergabung, bukannya kami tak mau. Tetapi, mereka harus diresmikan dahulu lah. Sampai saat ini, mereka kan belum legal. Masa yang ilegal, mau ngatur yang resmi. Kan kami sudah resmi. Begitu juga dengan undangan bertemu dengan mereka. Kalau kami secara organisasi, ya tak mungkin mengundang mereka. Masa yang resmi yang mengundang yang ilegal. Harusnya mereka (penyedia taksi online) yang mengundang kami sebagai organisasi dan angkutan yang resmi. Kalaupun diundang, pihak berkepentingan, seperti Dishub Kaltim, juga kami harap bisa ada datang,” ujarnya.

Sebagai informasi, imbas adanya desakan dari Orgatrans Kaltim, Dishub Kaltim akan memohonkan surat Gubernur untuk selanjutnya dikirim ke Kemehub dan Kominfo pusat.

Surat Gubernur tersebut perihal permohonan untuk memblikir penutupan aplikasi taksi online yang ada di Kaltim
hingga adanya peraturan baru dari Kemenhub yang akan dikeluarkan 1 November mendatang. (*)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help