Korupsi KTP Elektronik
Putusan Praperadilan Setya Novanto Bisa Jadi 'Senjata' Pansus Angket KPK
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengaku khawatir dengan putusan sidang praperadilan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengaku khawatir dengan putusan sidang praperadilan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Hakim tunggal praperadilan itu, Cepi Iskandar, dalam putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah dan penyidikan kasus Novanto harus dihentikan.
"Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket KPK untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK," kata Lalola dalam keterangannya, Jumat (29/9/2017).
"Bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini," kata dia.
Lalola mengutip pernyataan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia, yang menyebut bahwa ada dugaan putusan sidang praperadilan Novanto sudah dikondisikan sejak sebelum putusan.
Hal itu dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan.
"Termasuk juga dari dugaan pertemuan SN (Setya Novanto) dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di Surabaya beberapa waktu lalu," kata Lalola.
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017.
Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.
Ketua Umum Partai Golkar itu diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus E-KTP.
Baca: Kabulkan Praperadilan Setya Novanto, Hakim Cepi jadi Sorotan, Siapa Dia?
Baca: KY Bongkar Borok Hakim Pembebas Setya Novanto, Sudah 4 Kali Dilaporkan
Baca: Hakim yang Memenangkan Gugatan Setya Novanto Tinggal Sendiri di Rumah Dinas
Baca: Ini Dia Enam Kejanggalan Putusan Praperadilan Kasus Setya Novanto Versi ICW
Sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.
