TribunKaltim/

APBD 2018 Diproyeksikan Rp 2,6 Triliun

Bupati Ismunandar menyampaikan sesuai tema pembangunan pada 2018 mendatang

APBD 2018 Diproyeksikan Rp 2,6 Triliun
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
PARIPURNA - Sidang paripurna ke 39 tentang penyampaian nota pengantar RAPBD Kutim tahun anggaran 2018 oleh Bupati Ismunandar 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Jelang berakhirnya tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kutai Timur harus segera menggodok penganggaran untuk tahun 2018 mendatang. Alokasi pun disesuaikan dengan KUA PPAS 2018 yang sudah disahkan beberapa waktu sebelumnya.

Untuk menindaklanjuti penyusunan anggaran 2018, Pemkab Kutim dalam hal ini, Bupati Ismunandar menyampaikan nota pengantar pemerintah terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018.

RAPBD tersebut disampaikan dalam sidang paripurna ke XXXIX yang dipimpin Ketua Mahyunadi didampingi Wakil Ketua Yulianus Palangiran dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Senin (9/10).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ismunandar menyampaikan sesuai tema pembangunan pada 2018 mendatang, yakni peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan, maka Kabupaten Kutim akan meningkatkan produksi dari sentra-sentra penghasil pangan di seluruh kecamatan dan meningkatkan produk-produk unggulan di masing-masing kecamatan.

Tema pembangunan tersebut perlu mendapat dukungan penganggaran.  Pemkab Kutim memproyeksikan pendapatan pada 2018 mendatang sebesar Rp 2,64 triliun.

“Jumlah tersebut, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 55,6 miliar dan dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 2,2 triliun. Ditambah lagi, pendapatan lain-lain yang sah, sebesar Rp 673 miliar,” kata Ismunandar.

Dari jumlah pendapatan tersebut, Pemkab Kutim memproyeksikan pos belanja bakal seimbang dengan pendapatan, yakni Rp 2,6 triliun pula. Terbagi untuk pos belanja tak langsung sebesar 35 persen dan belanja langsung sebesar 64 persen.  

“Dalam pos belanja, kita juga akan mulai mengalokasikan hak keuangan dan administrasi anggota DPRD Kutim sebagaimana diatur dalam PP nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif dewan,” ujar Ismunandar.

Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat Kutim untuk berhemat dalam kondisi perekonomian Kutim yang sedang diterpa defisit. Program kerja yang dilakukan agar benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak. (*)


Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help