Rusman : Kalau Mau Ikut Pilgub Kaltim, Sebaiknya Mundur dari Jabatan Publik

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua DPW PPP Provinsi Kaltim, Rusman Ya'qub mengakui, pejabat publik yang berniat ikut di Pemilihan Gubernur Kaltim 2018, tidak ada aturannya untuk mengundurkan diri sebelum ditetapkan oleh penyelenggara Pilkada atau KPU.

Tetapi, untuk menjaga netralitas dan fair play jelang Pilgub, dikhawatirkan menyalahgunakan wewenang jabatan dan fasilitas negara.

Baca: Mantan Suami Lakukan Ini, Elly Sugigi Beri Peringatan Keras di Medsos

"Sejak menyampaikan keinginannya untuk maju (Pilgub), agar menjaga netralitas dan tidak menyalagunakan wewenang jabatan yang di sandangnya. Serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadinya," ucap Rusman, yang merespon maraknya figur-figur Cagub Kaltim berlatar pejabat publik, Selasa (7/11/2017) .

Bahkan, lanjut Rusman, hal itu sudah ia sampaikan jauh sebelum yang di sampaikan LSM Pokja 30, saat menghadiri Forum Discusion Group di KPU Propinsi Kaltim, yang dihadiri partai-partai politik dan anggota Bawaslu.
‎Baca: Menjaga Netralitas, Kapolda Kaltim Disarankan Mundur dari Jabatannya

"Saya dari kemarin minta agar semua pejabat publik yang mau ikut kompetisi agar mengundurkan diri terlebih dahulu. Supaya lebih fair dan beretika saat berpolitik. Meskipun, tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Tetapi tidak harus menunggu tahapan pendaftaran di mulai ‎kan," tutur Ketua Komisi IV DPRD Kaltim.

Hanya saja, kata ‎dia, yang menjadi persoalan Bawaslu Kaltim pasti berdalih tidak bisa bergerak/bertindak karena di luar koridor aturan.

"Ya karena belum memasuki tahapan sosialisasi dan kampanye pemilukada," kritik Rusman, yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Alumni PMII Kaltim. (*)