Setya Novanto Kembali Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Aburizal Bakrie

TRIBUNKALTIM.CO -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan sepenuhnya status tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kepada proses hukum yang berjalan.

Hal itu disampaikan Aburizal menanggapi Novanto yang kembali berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

"Kalau hukum memutuskan enggak bersalah ya enggak bersalah. Itu kalau bersalah kan (proses) hukum mesti dilakukan. Saya kira masih ada upaya hukum," kata Aburizal di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Saat ditanya desakan masyarakat sipil yang menghendaki Novanto mundur dari posisi ketua umum, Aburizal mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan.

Baca: Kembali Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Setya Novanto Sakit Lagi

Baca: Besok Setya Novanto Kumpulkan Pengurus Golkar dari 34 Provinsi, Ada Apa?

Adapun aturan mengenai pergantian ketua umum partai berlambang beringin itu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia menambahkan, Golkar harus solid dalam menyikapi status hukum Novanto.

Menurut dia, jika hendak mengganti ketua umum, maka yang memiliki hak suara ialah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II, bukan DPP.

Baca: Takut Kena Harga Getok Makan di Yogyakarta, Ini yang Sebaiknya Dilakukan Wisatawan

Baca: Figur Makmur HAPK Sudah Dianalisa Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kaltim‎

Baca: 7 Destinasi Wisata di Indonesia yang Indahnya Kebangetan, Sayang Jarang Dikunjungi Wisatawan Lokal

Baca: Lagi Bad Mood? 6 Cara Ini Bisa Usir Rasa Galau dan Sedih

Aburizal juga meminta seluruh pengurus Partai Golkar bekerja seperti biasa dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang semakin dekat.

"Jangan kita berharap melanggar AD/ART. Kalau ada harapan boleh saja tapi jangan ada pemaksaan. Yang penting Golkar bersatu," ucap dia. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)