TribunKaltim/

Korupsi KTP Elektronik

KPK Bisa Panggil Paksa Setya Novanto, Ini Sejumlah Alasan yang Menguatkan!

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil paksa Ketua DPR RI Setya Novanto.

KPK Bisa Panggil Paksa Setya Novanto, Ini Sejumlah Alasan yang Menguatkan!
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil paksa Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto tiga kali tidak memenuhi pemanggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

"Kalau kita bicara mengenai penggunaan kekuatan, tentu KPK bisa melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah menahan yang bersangkutan," ujar Refly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Baca: Dari Hobi, Cosplay jadi Bisnis yang Menggiurkan, Satu Kostum Bisa sampai Rp 2 Juta!

Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Ia memastikan, tak ada aturan yang dilanggar jika KPK pada akhirnya memutuskan untuk memanggil paksa, bahkan menahan Novanto.

Sejumlah alasan bisa menjadi landasan KPK.

Refly menyebutkan, KPK bisa melakukan panggilan paksa jika menilai sikap Novanto merintangi penyidikan, tidak kooperatif, dan berkehendak menghilangkan barang bukti.

Baca: Polisi Temukan 4 Barang Bukti Terbaru Ibu yang Aniaya Anak Kandung hingga Tewas

"Dan KPK sudah melakukan itu terhadap tersangka- tersangka korupsi lainnya," kata Refly.

Adapun, Novanto juga menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal yang digugat berkaitan dengan hak imunitas anggota dewan dan pencekalan.

Baca: Kompor Pedagang Nasi Kuning Meledak, 6 Bangunan pun Ludes Terbakar!

Menurut Refly, panggilan paksa tetap bisa dilamukan meski gugatan tersebut belum diputus oleh MK.

Sebab, prosedur MK menjelaskan bahwa undang-undang yang diuji tetap berlaku hingga ada putusan yang menyatakan undang-undang itu batal.

"Jadi undang-undang itu memberikan hak secara clear kepada KPK untuk bisa memanggil seorang tersangka bahkan menahan tersangka, sebelum undang-undang itu dibatalkan eksistensinya maka itu tetap bisa digunakan," ujar Refly.

Hal ini, kata dia, berbeda dengan gugatan uji materi terkait hak angket. Refly mengatakan, dalam gugatan tersebut ada area abu-abu yang perlu penafsiran MK.

"Tapi dalam kasus ini tidak ada keraguan. KPK punya kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada siapapun di negeri ini dalam kasus korupsi tidak peduli apa jabatannya sekalipun Presiden RI," ujar Refly.

Baca: Dipanggil KPK, Istri Setya Novanto Juga Sakit

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, pihaknya bisa memanggil paksa Setya Novanto.  

"Kalau panggilan ketiga tidak hadir, KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017). 

Laode mengatakan, KPK akan memanggil paksa Setya Novanto apabila terpaksa. Namun, ia berharap Novanto bisa kooperatif dan menghadiri panggilan pemeriksaan.

Pengacara Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan bahwa pihaknya akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo jika KPK memanggil paksa kliennya.

Menurut Fredrich, pemeriksaan kliennya selaku anggota DPR oleh penegak hukum harus seizin Presiden. (Kompas.com/Nabilla Tashandra)

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help