Ketua DPRD Berharap Izin MAF Dapat Pengecualian

Wilayah Krayan hanya bisa dijangkau dengan angkutan udara dari wilayah sekitarnya seperti ibukota Kabupaten Nunukan.

TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Sejumlah tokoh adat Krayan, Senin (27/11/2017) menyampaikan aspirasi memprotes keputusan Kementerian Perhubungan yang membekukan izin operasional pesawat maskapai penerbangan Mission Aviation Fellowship (MAF). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Ketua DPRD Nunukan Danni Iskandar berharap Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian dalam prosedur pengurusan izin operasional pesawat maskapai penerbangan Mission Aviation Fellowship (MAF).

Pasalnya, kata dia, hanya MAF yang bisa menjadi angkutan cepat dengan tarif murah bagi warga di pedalaman Kabupaten Nunukan, khususnya di Krayan yang sedang membutuhkan transportasi saat darurat.

Wilayah Krayan hanya bisa dijangkau dengan angkutan udara dari wilayah sekitarnya seperti ibukota Kabupaten Nunukan, ibukota Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan.

Baca: Kelakuan! Residivis Ini Curi Laptop dan Botol Miras Korbannya

"MAF dihentikan izinnya, tentu wajar warga pedalaman kebingungan. Makanya kami meminta pemerintah pusat bisa memberikan pengecualian untuk saudara kita yang menyuarakan aspirasinya,” ujarnya.

Massa dari pedalaman Kabupaten Nunukan, Senin (27/11/2017) melakukan aksi di sekitar Bandar Udara Nunukan, memprotes keputusan Kementerian Perhubungan yang membekukan izin operasional pesawat maskapai penerbangan MAF.

Baca: Subandria‎ Pasang Stiker Antisipasi Lakalantas

Penghentian izin itu dilakukan sejak awal November.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Daerah Krayan Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur - Kalimantan Utara, Rian Lukas Anthoni mengatakan, pembekuan izin itu sangat berdampak bagi warga di perbatasan.

“Masyarakat di pedalaman semakin terisolir. Kalau MAF dikomersilkan sebagaimana kebijakan menteri yang baru, kami masyarakat perbatasan semakin dianaktirikan," ujarnya.

Danni menilai, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi warga pedalaman yang meminta perlakuan khusus terkait pelayanan MAF.

Baca: Ahmad Dhani Ditetapkan Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

"Itu sudah puluhan tahun. Tarifnya murah. Sekarang kalau tidak ada lagi, kasihan warga kita. Sudah dipelosok negeri. Kalau ada yang harus rujuk ke rumah sakit ongkosnya pasti mahal sekali sekarang,” ujarnya.

Rian Lukas mengatakan, selama ini MAF menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved