Pemkab Dianggap Lamban Mekarkan Wilayah untuk DOB Tanjung Selor, Begini Jawaban Bupati

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Sudjati memberi respon terhadap sikap presidium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kota Tanjung Selor yang mempertanyakan progres pemekaran desa dan kecamatan untuk kepentingan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor.

Sudjati mengakui, perkembangan pemekaran desa dan kecamatan memang masih minim progres.

Selain karena moratorium, ini terjadi karena belum siapnya hal-hal yang menyangkut operasional desa kedepannya.

Sebagaimana diketahui, desa memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kemudian oleh pemerintah diberi Dana Desa beserta kewajiban lain berdasarkan undang-undang.

Baca juga:

VIDEO - Resmi Mendaftar di KPU, Bagaimana Rencana Kampanye Isran Noor-Hadi Mulyadi?

Pakaian Sumbangan Dipindahkan dari Tenda Posko Bantuan Kebakaran, Ini Alasannya

Ahok Gugat Cerai Istri, Begini Suasana Kediaman Keluarganya di Perumahan Pantai Mutiara

Disebut Pesepakbola Tajir karena Harta Keluarga, Pemain Ini Punya Hewan Peliharaan yang Tak Biasa

Pemkab Dianggap Lamban Mekarkan Wilayah untuk DOB Tanjung Selor, Begini Jawaban Bupati

Evan Dimas dan Ilham Udin Akhirnya Bergabung, Begini Tanggapan Kelompok Suporter Selangor FA

"Untuk melangkah lebih lanjut belum bisa. Karena siapa yang berani bentuk desa baru. Operasionalnya siapa yang menanggung. Sementara dana desa itu kan dari pusat," kata Sudjati, Senin (8/1/2018) pukul 13.50 siang kepada Tribun di Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor.

Pemkab Bulungan lewat instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tetap melaksanakan pemetaan rencana pemekaran desa dan kecamatan.

Pemkab juga berharap pemerintah bisa memberikan pengecualian bagi Bulungan untuk bisa memekarkan desa dan kecamatan di tengah masih berlakunya moratorim.

Untuk memenuhi syarat kewilayahan, paling tidak Tanjung Selor membutuhkan 3 kecamatan baru.