Pilgub Kaltim 2018

Polisi Wanti-wanti Pelaku Hate speech Saat Kampanye Pilgub Kaltim

tindak pidana pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok yang melanggar aturan penyelenggara pemilu

Polisi Wanti-wanti Pelaku Hate speech Saat Kampanye Pilgub Kaltim
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim dengan 6 instansi dalam rangka Pilgub Kaltim digelar di Aula KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Sabtu (6/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tahapan kampanye bakal dilangsungkan usai pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilgub Kaltim ditetapkan KPU Kaltim, Maret mendatang.

Institusi keamanan negara memberi atensi khusus pelaksanaan masa kampanye Pilgub. Lantaran ditengarai berpotensi terjadinya banyak pelanggaran, tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum.

Baca: Kabur dari Rumah, Bocah Ini Ditemuka Telanjang dan Penuh Luka Memar, Begini Nasibnya

Hal itu diungkapkan Kombes Pol Ade Yaya Suryana selaku Kabid Humas Polda Kaltim.

"Polri ambil bagian sebagai aparatur untuk mengamankan dan melancarkan pesta demokrasi tersebut," katanya

Selain pengamanan, mereka juga melakukan upaya pencegahan dan proses penindakan hukum. Polri tergabung dalam Satgas Gakumdu (Penegakkan Hukum Terpadu), yang didalamnya terdapat penyelenggara dan pengawas pemilu, TNI-POLRI, hingga Kejaksaan.

"Kami menerima laporan-laporan apakah ada perbuatan masuk tindak pidana pemilu, atau tindak pidana biasa atau umum. Disitu akan dilakukan penindakan kalau ada," ungkapnya.

Baca: Tak Ingin Dianggap Bersebrangan dengan Awang Faroek, Rusmadi Beri Penjelasan Begini

Diuraikan Ade, tindak pidana pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok yang melanggar aturan penyelenggara pemilu. Tindakan tersebut dapat memengaruhi hasil pemilu yang telah dilangsungkan, bila terbukti benar.

"Tindak pidana pemilu seperti dengan sengaja menggandakan surat suara atau menghilangkan surat suara," jelasnya.

Sementara, Polri juga bisa melakukan penindakan terhadap paslon maupun tim pemenangan bila mereka melakukan pelanggaran pidana. Kendati tak memengaruhi hasil pemilu, namun proses hukum pidananya dipastikan berjalan.

Baca: Salju Tebal Tiba-tiba turun di Gurun Sahara, Pertanda Apa?

"Kita beri perhatian kepada Hate speech. Kaitannya menyerang personal, merugikan kelompok tertentu. Tetap kami tindak, kendati tindak pidana umum tak mempengaruhi hasil dari pemilu itu sendiri," selorohnya.

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help