Jalan Tol Bpn-Smd Tak Kunjung Selesai, Warga Kampus Gugat Minimnya Peran DPD Berjuang ke Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Masyarakat kampus Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mengritik keras peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang secara keseluruhan dinilai belum optimal dalam memerjuangkan kepentingan daerah.

Kritik tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah mahasiswa dan dosen ketika bertemu dengan anggota DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana dalam dialog publik "Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI" di kampus Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul, Gunung Kelua, Samarinda, Jumat (23/2/2018).

Dr Aji Sofyan Effendi, ekonom Unmul, orang pertama yang menyampaikan kritiknya saat menjadi narasumber dalam dialog itu. Diikuti sejumlah aktivis mahasiswa. Selain Aji Sofyan, pembicara lainnya adalah Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan, dan senator DPD RI dapil Kaltim-Kaltara, Aji Mirza dengan moderator Dr Emilia.

Aji Sofyan menggambarkan kondisi infrastruktur Kaltim yang masih payah. Mulai masalah jalan, listrik, bandara, tol laut dan banyak lagi lainnya. Dengan kondisi minim seperti itu, Kaltim memerlukan dana besar, dan tidak akan mampu ditanggung sendiri dengan APBD yang jumlahnya sangat terbatas.

Besaran APBD Provinsi Kaltim saat ini hanya sekitar Rp 8 triliun. Tetapi kenyataannya berharap dana dari Pusat (APBN) selama ini sangat sulit.

Bikin jalan tol Balikpapan-Samarinda (Bpn-Smd) saja sudah hampir 10 tahun tak rampung-rampung. Kaltim disebutnya butuh Rp 77,8 triliun untuk membangun dan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan itu, dengan target ekonomi tumbuh 5 persen.

"Pak Mirza tolong dong Kaltim ini dibantu jalan tol. Capek tahu 3 jam on the way Samarinda-Balikpapan," pinta Aji Sofyan kepada anggota DPDRI Aji Mirza Wardana yang duduk di sebelahnya. Hal ini langsung dismbut tepuk tangan para mahasiswa yang hadir memenuhi ruangan tersebut.

Ia lalu menunjukkan sejumlah gambar kondisi infrastruktur jalan antarkota di dalam Provinsi Kaltim yang rusak parah. Beberapa ruas bahkan hanya dalam betuk badan jalan yang berlumpur dan mirip kubangan kerbau saat hujan.

"Trans Jawa bukan main mulusnya. Jalan Pantura (Jawa) sejelek-jeleknya gak ada yang begini. Beneran ini hanya ada di Kaltim, saya bangga itu," sindirnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Pusat tidak adil terhadap Kaltim. Di Jawa jalanan mulus, alan tol terus dibangun dan rampung.  Maka wajar kalau investor lebih memilih Jawa sebagai tempat berinvestasi karena infrastruktur yang baik akan membuat biaya produksi lebih efisien.

Kalau pun ada investor mau ke Kaltim, lebih mengincar kekayaan alam di bagian hulu seperti tambang batubara. Bukan membangun industri hilir.

Padahal selama ini Kaltim telah memberikan devisa besar kepada negara. Kini kekayaan alam itu sudah hampir habis. Tapi infrastruktur tak juga terbangun. Hutan sudah banyak gundul, bopeng di sana-sini. "Itu baru sebagian kecil contoh. Belum lagi masallah lingkungan hidup, hancur, cur, cur, cur!"

Kondisi ironi semacam ini menurutnya tidak akan terjadi kalau wakil-wakil rakyat Kaltim berani dan mau berteriak lantang ke Pusat. Sayangnya, anggota DPD yang sebenarnya memiliki fungsi lebih dekat dengan kepentingan daerah, kewenangannya malah dibatasi oleh DPR.

"Kuat kesan DPR tidak mau ada matahari kembar, sehingga DPD dibiarkan begini-begini saja sekedar memenuhi aturan konstitusi. Masyarakat pun menjadi kurang tahu persis apa sebenarya yang telah dilakukan wakilnya di DPD itu," terang dosen di FEB Unmul itu.

Aji melihat salah satu faktor yang membuat sering gagalnya Kaltim dalam menggaet dana APBN karena tidak adanya orang Kaltim yang menjadi tokoh nasional, menjadi menteri misalnya. Daya dobrak dan lobinya menjadi kurang kuat.