Paser Buka Transmigrasi Baru di Keladen, Inilah Satu-Satunya Program Baru di Kaltim

Program transmigrasi baru tahun ini, tambah Kabid Transmigrasi Disnakertrans Paser Waldiyanto, adalah tahap pertama.

Paser Buka Transmigrasi Baru di Keladen, Inilah Satu-Satunya Program Baru di Kaltim
TRIBUN KALTIM/SARASSANI
Sancoyo, Kepala Disnakertrans Paser 

Laporan wartawan Tribun Kaltim Sarassani

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Paket proyek pembukaan kawasan transmigrasi baru di Desa Keladen, Kecamatan Tanjung Harapan menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser Sancoyo, Kamis (5/4/2018), sudah mendapatkan pemenang lelang, sehingga pekerjaan di lapangan sudah bisa dilakukan.

"Kontrak proyek sudah ada pemenangnya, action di lapangan sudah bisa dilakukan. Tahun ini, Kabupaten Paser satu-satunya daerah di Kaltim yang mendapat program transmigrasi baru dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Sancoyo.

Program transmigrasi baru tahun ini, tambah Kabid Transmigrasi Disnakertrans Paser Waldiyanto, adalah tahap pertama dari usulan Disnakertrans Paser ke kementerian.

Baca: Dilarang Jual Paket Umrah dan Harus Berangkatkan Jamaah, Begini Kondisi Kantor PT ATM di Samarinda

"Bertahap, tahun ini kita buka untuk 40 Kepala Keluarga (KK), tahun depan kita usulkan full design-nya, yakni 200 KK," kata Waldiyanto menambahkan.

Sebagai pemenang lelang, lanjut Waldiyanto, kontraktor bertugas melaksanakan pematangan lahan kawasan transmigrasi baru seluas 46 hektar (Ha), 40 ha diantaranya untuk lahan warga trans, sisanya untuk fasilitas umum seperti jalan, kantor, sekolah dan fasilitas kesehatan.

Setiap KK mendapat jatah 2 ha, 1 ha lagi harus mereka buka sendiri.

Jatah lahan untuk warga dan fasilitas umum diverifikasi Disnakertrans, sebagai data awal pembuatan sertifikat lahan.

Baca: Jatam Bandingkan Penanganan Tambang per Kapolda, Siapa Paling Berjasa? Nilai Sendiri!

"Yang 1 ha masih berupa hutan, harus dibuka warga trans sendiri. 1 ha lagi dibukakan oleh kontraktor, sebagai lahan pertanian dan rumahnya dibangunkan. Kontraktor juga membangunkan jalan, kantor dan lainnya," terangnya.

Land clearing, pembangunan rumah warga trans, jalan dan fasilitas lainnya dibangun dengan biaya Rp 6 miliar dari APBN 2018.

Selain itu, 40 KK yang terdiri dari 50 persen trans lokal dan 50 persen trans luar itu nantinya mendapat jaminan hidup (jadup) selama setahun, selanjutnya lahan pertanian yang mereka garap sudah bisa menghidupi mereka.

Baca: Terminal Pengsian BBM di Sungai Mahakam Terbakar, Ternyata Ini yang Sebenarnya Terjadi

"Sebanyak 20 KK dari warga lokal, selebihnya dari Lampung 5 KK, Banten 5 KK dan Daerah Istimewa Yogyakarta 10 KK. Masing-masing pemerintah daerahnya sudah meninjau lokasi trans, bahkan tahapan yang berikutnya juga sudah meninjau, kan semua 200 KK. Semua bilang bagus, meski jauh dan jalan daratnya masih ada yang rusak, tapi tidak seberat kalau harus melewati laut dan sungai," pungkasnya. (*)

Penulis: Sarassani
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help