Gerakan Mahasiswa di Kaltim Tantang Cagub & Cawagub Deklarasi Bebas Poligami

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gabungan Mahasiswa yang namakan diri Gerakan Mahasiswa Pengawal Pemimpin Bersih Untuk Kalimantan Timur (GMPPB-KT), menantang para Cagub Cawagub Kaltim untuk berani deklarasikan dua hal dalam perjalanan menuju hari pencoblosan pada 27 Juni mendatang.

Hal ini disampaikan perwakilan GMPPB-KT saat ditemui di Bangi Kopitiam, Jalan Diponegoro Samarinda, Senin (23/4).

"Ada dua hal yang kami minta, yakni deklarasi dari para paslon Cagub/Cawagub untuk berani menyatakan diri bersih dari korupsi. Kedua, mereka juga harus berani nyatakan diri bebas dari poligami," ucap Iwan, Sekretaris dari GMPPB-KT.

Baca: 4 Sekolah di Samarinda Masih Gelar UN Pakai Kertas dan Pensil

Dua hal isu tersebut disebut Ahmad Husaini, Ketua dari GMPPB-KT tak lepas dari latar belakang para paslon sebelum dirinya mencalonkan diri sebagai paslon Pilkada Kaltim 2018.

Dijelaskannya, rata-rata paslon saat ini adalah pejabat di pemerintahan, maupun pernah memimpin daerah di Kaltim. Jabatan demikian, rentan terhadap potensi korupsi.

Sementara terkait poligami, disampaikan bahwa sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Izin Perceraian menyebutkan salah satu pejabat yang tidak boleh berpoligami dengan alasan yang jelas adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Baca: Persib Bandung Siap Taklukan Persija Jakarta, tapi Sayang Sosok Pemain Senior Ini Tak Bisa Ikut Main

Tanggal-tanggal menjelang debat nasional pun diharapkan bisa menjadi wadah bagi para paslon untuk ungkapkan hal itu.

"Ada tiga kali debat. Dua kali nasional dan satu kali lokal. Ditonton oleh nasional, kami minta dan juga kami tantang paslon untuk bisa deklarasikan dua hal itu. Minimal sampaikan ke publik bahwa mereka bersih dan tak terkait sama sekali dari korupsi dan poligami," ucap Ahmad Husaini.

Dalam waktu kedepan, gabungan mahasiswa dari beberapa Universitas di Kaltim tersebut juga akan memantau, apakah ada atau tidak pernyataan resmi dari empat paslon di Kaltim tersebut. Jika tak terjadi, mereka imbau siap lakukan aksi.

Baca: Survei Kompas, Jokowi 55,9 Persen Makin Jauh Meninggalkan Prabowo, Ini Alasannya

"Kami akan pantau hingga dua atau tiga hari usai debat pada 25 April ini. Kami akan lakukan aksi untuk itu, jika memang belum ada pasangan paslon yang sampaikan bebas korupsi dan bebas poligami, aksi bisa kami lakukan. Ini penting, karena masyarakat harus bisa dapat kejelasan siapa dan latar belakang pemimin di Kaltim, sebelum mereka putuskan pilihan," ucapnya. 

Caption : Gerakan Mahasiswa Pengawal Pemimpin Bersih Untuk Kalimantan Timur usai memberikan pernyataan mereka terkait tantangan bagi para paslon di Kaltim, Senin (23/4).