Pemprov Kaltara Usulkan Bunyu Jadi Pulau Terluar, Begini Perkembangannya di Tingkat Pusat
Sebetulnya kata Sanusi, usulan itu direspon cukup positif oleh pihak Kemenko Polhukam.
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan diharapkan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dengan mengusulkannya berstatus sebagai salah satu pulau terluar, seperti Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kalimantan Utara Sanusi menjelaskan, Pemprov sudah mengusulkan itu kepada Kemenko Polhukam.
Sebetulnya kata Sanusi, usulan itu direspon cukup positif oleh pihak Kemenko Polhukam.
Namun ada beberapa catatan yang harus dipenuhi baik internal maupun eksternal.
Catatan internal seperti sumber daya alam, posisi geografis, dan sosial kemasyarakatan.
"Eksternalnya menyangkut aturan-aturan di pusat, memungkinkan ataukah tidak. Jadi menurut kementerian, faktor eksternal dan internal itu mesti terpenuhi," kata Sanusi, Senin (18/6/2018).
Baca juga:
VIDEO - Sang Anak Tewas Tertimpa Peti Jenazah Ibunya Saat Prosesi Pemakaman Adat
Pakar Herpetologi LIPI Ungkap Fakta soal Ular Piton yang Menelan Bulat 2 Korban di Sulawesi
Kylian Mbappe Pecahkan Rekor Tim Ayam Jantan, Ini Dia 5 Pemain Termuda di Gelaran Piala Dunia
Aktivis #2019GantiPresiden Ungkap Perbedaan Antara Foto Anies dan Jokowi saat Sambangi Para Pemudik
Pulau Bunyu cukup dikenal sebagai penghasil minyak dan gas bumi. Di Pulau ini berdiri kilang-kilang migas yang dioperasikan Pertamina.
Pulau ini seluas 198,32 kilometer persegi. Jalur air Tarakan - Pulau Bunyu ditempuh kurang lebih 45 menit menggunakan speedboat.
Sedangkan dari Tanjung Selor ke Pulau Bunyu perjalanan speedboat mencapai 1 jam 30 menit. Pulau Bunyu berpenduduk kurang lebih 11 ribu jiwa.
"Pengajuan Bunyu sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan di sana, sekaligus untuk penguatan pertahanan keamanan," katanya.
Rencananya, usulan itu akan dilanjutkan Kemenko Polhukam ke Sekretariat Kepresidenan untuk dibahas lebih mendalam.
Pemprov Kalimantan Utara lanjutnya akan menunggu keputusan pusat soal tersebut.
"Semoga pusat merealisasikannya," katanya. (*)
