Ali Ngabalin Minta Prabowo Beberkan Data Kekayaan Indonesia yang Dikuasai Pihak Asing

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk memaparkan data dan fakta terkait tuduhan kekayaan bangsa Indonesia mayoritas dikuasai asing.

Tenaga Ahli utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin ‎mengatakan, Prabowo perlu menyiapkan data dan faktanya ketika berbicara kekayaan bangsa Indonesia dikuasai asing.

Menurut Ngabalin, jika Prabowo telah menyiapkan data atau setidaknya telah dibuat serta ditayangkan ke media, maka pemerintah bisa menjawab untuk membandingkan data tersebut.

Ngabalin berkeyakinan, jajaran menteri Kabinet Kerja sangat terbuka diri berbicara data-data untuk menjawab semua kritikan Prabowo yang menilai pemerintah lemah dengan membiarkan kekayaan Indonesia dikuasai asing.

‎"Rilis saja datanya (yang dimiliki Prabowo) nanti pemerintah akan melihat, semua menteri terkait membuka diri. Andalan kata dari Pak Prabowo kan dari dulu, asing-aseng, bocor, cari dong kata-kata yang lain, jangan lupa berbicara pakai data dan faktanya," papar Ngabalin.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan kritikan kepada pemerintah melalui akun Facebooknya pada Selasa (19/6/2018) berbentuk video.

Prabowo melihat, bahwa arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berada di arah dan jalur yang salah.

"Gerindra merasakan, dan saya berpandangan, berkeyakinan bahwa sistem bernegara, sistem politik, dan sistem ekonomi bangsa kita berada di jalur menyimpang," ujar Prabowo.

Baca juga:

Testimoni Korban Selamat KM Sinar Bangun; Sudah Pasrah Bakal Mati, Selamat karena Sebuah Helm

Presiden Borneo FC Beri Motivasi Timnya di Latihan Pertama Usai Libur Idul Fitri

Inilah 9 Potret Hangatnya Kebersamaan Keluarga Uya Kuya saat Liburan di Amerika

Ombudsman Tak Lihat Ada Persoalan Administratif Pelantikan Iriawan; Meliala: tapi Kenapa Harus Dia?

"Menyimpang dari apa? Menyimpang dari rencana dan dari cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," sambung Prabowo.

‎Mantan Danjen Kopassus tersebut, memberikan contoh bahwa pemerintah menjalankan ekonomi tanpa menghiraukan masalah keadilan sosial.