6 Tahun Mangkrak, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda Diminta Lanjutkan Pembangunan Jembatan Ini
Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim diminta segera melanjutkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Lempake.
Penulis: Rafan Dwinanto |
lihat foto
Laporan Tribun Kaltim Rafan A Dwinanto
TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim diminta segera melanjutkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Lempake dengan Jalan Padat Karya Sempaja.
Jembatan yang membelah Sungai Karang Mumus (SKM) ini sudah enam tahun lebih dibiarkan mangkrak.
"Ya itu. Prihatin saya. Padahal jalan dan jembatan itu hasil kompilasi reses yang saya buat saat jadi tenaga ahli DPRD Kaltim. Hanya saja sekarang kok tidak dilanjutkan," ujar Hairan, salah seorang warga, Senin (23/7/2018).
Menurut Hairan, jembatan mangkrak tersebut kini berbentuk darurat, dengan material kayu ulin. Padahal, jembatan tersebut dilintasi anak sekolah setiap harinya.
Baca: Belum Ada Beras Kemasan Sachet 200 Gram di Tanjung Selor, Ini Kata Bulog
"Lebih memprihatinkan lagi adalah penggunaan jembatan yang masih darurat itu dipergunakan penyeberangan bagi anak sekolah mulai dari SD sampai SLTA," ungkap Hairan.
Pengajar di Universitas Mulawarman (Unmul) ini juga menyebut, lokasi jembatan yang sepi tersebut, rentan akan menjadi tempat kejahatan.
"Apalagi di sekitar jembatan yang sepi sangat memungkinkan potensi kejahatan seperti penjambretan (pencurian dengan kekerasan), penganiayaan, bahkan pencabulan. Kondisi ini mengkhawatirkan bagi setiap orang tua yang anaknya sekolah menyeberangi jembatan darurat itu. Bila sudah terjadi peristiwa seperti ini dan menjadi viral di media, baru ada perhatian," urainya.
Saat musim hujan, dan air sungai meluap, jembatan darurat ini pun tak bisa digunakan.
Warga dari Lempake Tepian yang menuju Jalan Padat Karya Sempaja, terpaksa harus memutar mencari jalan alternatif lainnya.
"Belum lagi bila musim hujan tiba, air Sungai Karang Mumus naik (pasang) menyebabkan tidak bisa dipergunakan untuk menyeberang. Sehingga untuk menuju sekolah baik dari Lempake yang anaknya sekolah di daerah Kelurahan Sempaja dan dari Sempaja ke Lempake seperti SMA Negeri 9 dan SMP 13 Lempake harus memutar melewati jalan Gunung Lingai dan melewati perumahan Bumi Sempaja baru ke Jalan PM Noor memutar ke wahid Hasyim dan ke Padat Karya," kata Hairan.
Baca: Lagi, Tumpahan Minyak Terjang Perairan Balikpapan
Hairan berharap, Pemkot, Pemprov, maupun DPRD pro aktif untuk meninjau jembatan mangkrak tersebut.
Menurut Hairan, jembatan tersebut dulunya dibangun menggunakan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov, kepada Pemkot Samarinda.
"Jembatan tersebut sudah lama mangkrak kurang lebih telah mencapai 6 (enam) tahun. Tentu saja hal ini memprihatinkan bagi pemerintah daerah kita baik Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Terlebih lagi bagi para anggota DPRD yang dianggap hanya tidur tidak pernah turun untuk blusukan. Hanya mendengar laporan ABS. Bagaimana bisa mendapat perhatian kepada masyarakat, bila hanya turun pada saat mau Pemilu. Hal ini salah satu penyebab golput menjadi tinggi di Kaltim. Karena masyarakat baru diperhatikan pada saat mendekati Pemilu saja," tuturnya. (*)
