Ratna Sarumpaet Sudah Kembalikan Uang Sponsor dari Pemprov DKI Jakarta, Tapi Jumlahnya Tak Penuh
Ratna Sarumpaet Sudah Kembalikan Uang Sponsor dari Pemprov DKI Jakarta, Tapi Jumlahnya Tak Penuh
lihat foto
Ratna Sarumpaet Sudah Kembalikan Uang Sponsor dari Pemprov DKI Jakarta, Tapi Jumlahnya Tak Penuh
TRIBUNKALTIM.CO - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro mengatakan tersangka kasus kebohongan, Ratna Sarumpaet, telah mengembalikan dana sponsor dari Pemprov DKI.
"Sudah dikembalikan ke ASD (Biro Administrasi Sekretariat Daerah), sudah lunas," kata Asiantoro kepada wartawan, Jumat (21/12/2018).
Menurut Asiantoro, dari Rp 70 juta dana sponsor yang diberikan ke Ratna, hanya Rp 10 juta yang bisa dikembalikan.
Baca: Gagal CPNS 2018? Tenang, Masih Ada Rekrutmen Pegawai Kontrak Pemerintah Akan Dimulai Januari 2019
Sisanya, hangus dalam bentuk tiket pesawat dan akomodasi.
"Enggak full, kan sudah dipakai beli (tiket) ya enggak baliklah. Cuma sisa Rp 10 juta," ujar Asiantoro.
Dana itu dikembalikan tak lama setelah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI menyurati keluarga dan staf Ratna untuk mengembalikan biaya sponsor pada pertengahan Oktober 2018.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah memenuhi permohonan sponsor perjalanan Ratna untuk jadi pembicara pada acara "The 11th Women Playrights International Conference" di Cile, pada 7-12 Oktober.
Pemprov DKI menanggung uang tiket, akomodasi, hingga uang saku Ratna sekitar Rp 70 juta.
Pemberian dana itu sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1066 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.
Namun, kegiatan itu batal diikuti lantaran Ratna Sarumpaet ditangkap pihak kepolisian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat hendak berangkat menuju Cile, 4 Oktober 2018.
Baca: Gempa Hari Ini - BMKG Catat Ada 4 Gempa Melanda di Wilayah Indonesia Sejak Dini Hari
Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks bahwa dirinya telah dianiaya orang.
Ratna dianggap melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto Pasal 45, dengan ancaman 10 tahun penjara.
Ratna juga dicegah Imigrasi bepergian ke luar negeri.
(*)
