Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dituding karena Pilpres 2019, Begini Jawaban Yusril Ihza Mahendra

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PBB yang juga merupakan Penasihan hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa pembebasan Abu Bakar Ba'asyir terkait Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Yusril dalam teleconference di program 'Apa Kabar Indonesia Pagi' yang tayang di tvOne, Sabtu (19/1/2019).

"Orang bisa menafsirkan seperti itu. Satu fenomena yang terjadi bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda," kata Yusril.

Pasalnya, tanggal Abu Bakar Ba'asyir bebas sebenarnya adalah pada 19 Desember 2018.

"Tapi sebenarnya kalau tepat waktu beliau di bebaskan tanggal 19 kemarin, itu sebenarnya sudah memasuki masa kampanye juga dalam pemilu 2019 ini," ujar Yusril.

"Jadi kalau tanggal 19 beliau juga dibebaskan, orang mengatakan ini ada kaitannya dengan kampanye atau tidak, hari ini atau kemarin dibebaskan, pertanyaan yang sama juga akan muncul," papar Yusril.

Yusril menjelaskan, alasan yang membuat Abu Bakar Ba'asyir tak bebas pada 19 Desember lalu adalah karena terhalang pada syarat-syarat pembebasan.

Abu Bakar Ba'asyir tidak mau menandatangani syarat yang berhubungan dengan prinsip.

Dirinya menolak untuk menandatangani surat yang meminta kesetiaannya pada Pancasila, dan NKRI.

Abu Bakar Ba'asyir, terang Yusril, tegas menyatakan hanya taat pada Allah, setia pada Islam, tidak pada yang lain.

"Yang dinegosiasikan dan diambil kebijakan dari Presiden itu adalah meringankan atau memudahkan syarat-syarat itu melalui kebijakan presiden," jelas Yusril kemudian.

Yusril menuturkan, Jokowi memiliki niat yang baik terkait kasus Abu Bakar Ba'asyir itu.

"Dan beliau mengutus saya untuk berbicara dengan pak Abu Bakar Ba'asyir dan saya melaporkan pada beliau hasil perkembangan pembicaraan," terang Yusril.

"Jadi kita menghormati keyakinan dan pendirian pak Abu Bakar Ba'asyir, orang yang sudah sepuh, tidak mudah untuk diubah pemikirannya," imbuhnya.

Yusril pun menurutkan, jika memang hal tersebut merupakan satu keyakinan pribadi dari Abu Bakar Ba'asyir, maka hak baginya juga untuk melakukan penafsiran sendiri.

"Hak baginya juga untuk mempunyai penafsiran seperti itu. Yang mungkin beda dengan orang lain, tapi kita hormati," ungkapnya.