Dewan Pendidikan Balikpapan Tanggapi Penghapusan SKTM, Begini Penjelasannya

Dewan Pendidikan Kota Balikpapan mendukung penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dewan Pendidikan Balikpapan Tanggapi Penghapusan SKTM, Begini Penjelasannya
(Tribunkaltim/BudiSusilo)
Anak-anak menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 004 di Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Dewan Pendidikan Balikpapan Tanggapi Penghapusan SKTM, Begini Penjelasannya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPANDewan Pendidikan Kota Balikpapan mendukung penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2019 ini. 

Saat bersua dengan Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan, Muzakkir, menuturkan, penghapusan SKTM boleh saja diberlakukan namun ada persyaratan yang perlu menjadi perhatian penuh soal jaminan anak-anak ekonomi lemah bisa bersekolah. 

“SKTM dihapus harus ada jaminan anak-anak dari keluarga miskin bisa dapat sekolah,” tegasnya pada Jumat (1/2/2019) pagi di Sekolah Lukman Al Hakim, Jl Sultan Alauddin, Mekar Kelurahan Sari, Balikpapan Tengah. 

Potensi Kuota Capai 220 Ribu, Baru 3 Ribu Anak di Balikpapan Miliki Kartu Identitas Anak

Daftar Lengkap Nominasi Korean Music Awards 2019, BTS Dominasi dengan 7 Nominasi

Bentangkan Spanduk #Save Vanessa Angel, Emak-emak Ini Ingin Pria Hidung Belang Diadili

Ia menjelaskan, dari beberapa keluarga miskin pastinya masih ada yang belum semua memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahterah. Bisa saja, masih ada yang sedang proses pembuatan namun birokrasinya lamban tidak kunjung rampung pasti nanti akan kendala saat sudah ada penerimaan siswa. 

“Saya harap pemerintah lewat Dinas Pendidikan Balikpapan sama pihak kelurahan harus tahu betul. Warga yang tidak mampu, yang benar-benar layak belum punya KIP bisa segera dibuat,” tuturnya.  

Jangan sampai, imbuh dia, muncul persoalan baru, SKTM dihapus namun masih ada orang-orang miskin yang memiliki anak belum memegang Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahterah. Membuat kebijakan perlu ada solusi, bukan sebaliknya nanti semakin membuat gaduh. 

Berdasarkan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 51 Tahun 2018 mengenai PPDB, secara tegas sebutkan, sekolah negeri di seluruh Indonesia mesti menerapkan kuota zonasi minimal 90 persen, termasuk bagi kuota anak-anak tidak mampu, anak penyandang disabilitas bagi penyelenggara pendidikan inklusif. 

Muzakkir pun menyadari, keluarnya penghapusan SKTM dari Kementerian Pendidikan karena melihat di tahun lalu ada beberapa calon orang tua siswa yang berlatar belakang dari keluarga mapan dan mampu mengurus SKTM, berbondong-bondong datang ke kantor kelurahan demi mendapatkan SKTM. 

Banyak orangtua yang mampu ekonominya, seolah menghalalkan segala cara demi anaknya mendapatkan sekolah negeri yang diidamkan, yang dianggap sebagai sekolah favorit. Jelas hal ini tidak sesuai dengan ekspetasi semua pemerhati pendidikan di Indonesia.  

Halaman
12
Penulis: Budi Susilo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved