Update Data Indeks Kerawanan Jelang Pencoblosan, Papua Daerah Paling Rawan saat Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali memutakhirkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 jelang delapan hari menuju hari pencoblosan pada 17 April mendatang.

Provinsi Papua menjadi wilayah dengan kerawanan paling tinggi, sementara Sumatera Selatan paling rendah. Provinsi Kalimantan Utara berada di urutan 9, sedangkan Kaltim urutan 15.

Berkaca dari itu, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin meminta kepada para pemangku kepentingan supaya terus mengupayakan pencegahan-pencegahan, sehingga kerawanan yang dikhawatirkan terjadi pada hari pencoblosan dapat ditekan seminim mungkin.

• Kompas Gelar Quik Count pada Hari Pencoblosan, Pukul 17.00 Wita Presiden Terpilih sudah Diketahui

• #JuscticeForAudrey Trending 1 Twitter Dunia, 7 Fakta Siswi SMP Dikeroyok 12 Siswi SMA di Pontianak

• Viral Video Detik-detik Prabowo Gebrak Podium Saat Pidato, Fadli Zon Bandingkan Ucapan JokowiI Ini

"Para pemangku kepentingan tetap harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak terjadi pada saat pelaksanaan," kata Afifuddin, Selasa (9/4).

Dalam pemutakhiran data IKP ini, Bawaslu mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a, yang menyebut "Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu".

Tujuan Bawaslu terus memutakhirkan data kerawanan Pemilu, lantaran IKP dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.

IKP juga berfungsi sebagai peta pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini.
Dengan begitu, para pemangku kepentingan terkait bisa menjadikan IKP sebagai acuan penyusunan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu.

• Rekap Hasil Singapore Open 2019 - Ini Tiga Wakil Indonesia yang Lolos ke Babak Kedua

• Manchester United vs Barcelona, Kenangan Kebangkitan Lionel Messi 10 Tahun Lalu

Siap Amankan
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan siapapun pihak yang akan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan menganggu Bhinneka Tunggal Ika maka akan berhadapan dengan TNI," kata Panglima TNI.

Hadi juga menyatakan kesiapannya mengamankan Pemilu 2019.

"Saya, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan, dan Komandan Pasukan Khusus TNI menyatakan bahwa TNI dan jajaran siap mengamankan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Kami menekankan bahwa politik TNI adalah politik negara, TNI netral dalam pelaksanaan pileg maupun pilpres 2019," kata Hadi.

Untuk itu, ia berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami pesannya. "Ingat,TNI adalah bentengnya NKRI, NKRI, harga mati! Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia juga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh seluruh prajurit TNI," kata Hadi.

Waspadai Hoaks
Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menyatakan Pemilu 2019 masih menyisakan masalah. Salah satunya meningkatnya jumlah berita bohong atau hoaks hingga ia memprediksi produksi hoaks tak akan berhenti sampai pencoblosan tanggal 17 April 2019.

• TERPOPULER - Video Prabowo Gebrak Meja Podium Sampai Mikrofon Terlempar, Lihat Respon Amien Rais

• Deretan Fakta Prabowo Emosional: Saat di GBK, Debat Pilpres 4 hingga Gebrak-gebrak Podium

"Hoaks sekarang seperti sebuah industri, saya kutip dari data Kemenkominfo bahwa sepanjang Agustus 2018-Februari 2019 ada 771 konten hoaks di mana 181 di antaranya bermuatan politik," ujar Karyono.

Masalah lain menurut Karyono adalah adanya intimidasi atau teror pembakaran kendaraan bermotor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.