Pemilu 2019

Penjara 5 Tahun Bagi Pihak yang Ingin Gagalkan Pemungutan Suara Pemilu 2019,  Begini Penjelasannya

Selain itu pasal 517, tegas berbunyi barang siapa yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana paling lama penjara 5 tahun.

Penjara 5 Tahun Bagi Pihak yang Ingin Gagalkan Pemungutan Suara Pemilu 2019,  Begini Penjelasannya
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Undang-Undang telah mengamanahkan kepada aparat keamanan untuk menindak oknum atau kelompok yang berupaya menggangu jalannya Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019) hari ini. 

Seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 510.

"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta," katanya, Selasa (16/4/2019).

Pada pasal 511 UU yang sama, seseorang bisa dipidana penjara 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta, apabila melakukan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar dalam Pemilu.

Selain itu pasal 517, tegas berbunyi barang siapa yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana paling lama penjara 5 tahun, dan denda maksimal Rp 60 juta.

Tak hanya oknum atau kelompok yang berupaya gagalkan pemilu, UU juga melindungi masyarakat bila penyelenggara Pemilu tak melakukan kerjanya sesuai dengan aturan, atau bahkan melanggara ketentuan Pemilu.

PKPU Nomor 9 Tahun 2019 pasal 46 jelas memerintahkan KPPS diminta mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara yakni pemilih yang menunggu gilirannya memberikan suara (telah dicatat di C7) sebelum pukul 13.00 Wita.

Selanjutnya, setelah pemilih selesai memberikan suaranya maka dilanjutkan dengan mengumumkan perhitungan suara di TPS.

"Kepada penyelenggara yang dengan sengaja menutup atau tidak memperbolehkan masyarakat untuk memilih, sementara mereka sudah menunggu dan mengantre, maka sesuai dengan pasal 46 dan pasal 51, penyelenggara akan dikenakan sanksi 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta," tegasnya. (*) 

BACA JUGA: 

Cara Periksa Nama di Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Secara Online, Begini Faktanya

Bawaslu Tarakan Patroli Keliling, Awasi Distribusi Logistik Pemilu hingga Alat Peraga di Gang Sempit

Inilah Cara dan Aplikasi Laporkan Kecurangan Pemilu 2019; Cek Link Ayo Jaga TPS & Bawaslu

KPU Tarakan Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Sadau, Disimpan di Rumah Ketua RT

Pemilu 2019, Ada 1.226 Warga Binaan dan Tahanan Polres di Tenggarong Dipastikan tak Bisa Milih

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved