Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2021, Selain Istana Negara Sejumlah Fasilitas Ini juga Dibangun

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah secara serius terus mematangkan proses pemindahan ibu kota baru.

Setelah melakukan survey  ke sejumlah lokasi, paling terbaru, rencana ground breaking pembangunan ibu kota baru juga telah disusun.

Melansir dari Tribunnews,com, rencana ground breaking yang menjadi awal dibangunnya ibu kota baru itu akan berlangsung pada tahun 2021.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"2021 groundbreaking ibu kota baru Insya Allah," ujarnya  sebagiman dikutip dari Tribunnews dalam diskusi 'Pemindahan Ibu Kota Negara: Membangun Ibu Kota Masa Depan', di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Kepastian waktu ground breaking itu didapat setelah dirinya berkonsultasi langsung dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Bambang Brodjonegoro, juga melanjutkan sembari menunggu persiapan ground breaking , pada tahun ini Pemerintah akan fokus memilih lokasi yang akan ditetapkan sebagai ibu kota baru.

Sementara melansir dari Kompas.com, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan total keseluruhan ibu kota baru termasuk fasilitas penunjang di dalamnya sleuas 4.000 hekatre.

Sementara untuk kawasan pemerintahan rencananya diperlukan wilayah seluas 2000 heklatre.

Disamping diisi dengan pusat pemerintahan, ibu kota baru ini juga terdapat istana negara, kantor pemerintahan/lembaga yang berisi baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, serta bangunan strategis TNI/POLRI. Pemerintah pun berencana untuk membangun taman budaya maupun botanical garden.

Rencananya akan dibangun pula  perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and techno park, Hi-tech and clean industries, research and development center, MICE/ convention center, sport center, maupun museum.

"Kita akan bangun universitas bukan cuma buat tambah koleksi, tapi bisa jawab tantangan ke depan, itu yang akan di cover universitas baru. Di dekat ibu kota itu juga selalu ada museum, nanti harus ada yang benar-benar representasi ibu kotak negara," katanya.

Jokowi Bandingkan Lokasi di Kaltim dan Kalteng 

Usai melakukan kunjungan ke kawasan Bukit Soeharto di Kaltim, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mendatangi wilayah lainnya di Kalimantan

Kunjungan dari Jokowi in adalah untuk mencari lokasi baru ibu kota Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyambangi lokasi calon ibu kota baru Republik Indonesia, Rabu (8/5/2019).

Lokasi yang ditinjau kali ini disebut dengan "kawasan segitiga" yang bertempat di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

"Kalau dari sisi keluasan, di sini mungkin paling siap. Mau minta 300 ribu hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap," ujar Presiden Jokowi sesuai keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com

Sebagaimana diketahui, presiden pertama Republik Indonesia pernah memiliki visi untuk menjadikan salah satu wilayah di provinsi ini, tepatnya Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota negara.

"Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan alasan besar. Itu yang juga dilihat. Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang," kata Jokowi.

Berbeda dengan calon ibu kota yang sehari sebelumnya dikunjungi Presiden Jokowi di mana memiliki keunggulan dari sisi kesiapan infrastruktur transportasi, "kawasan segitiga" ini memiliki keunggulan dari sisi kebencanaan dan juga ketersediaan lahan yang amat luas.

"Sekali lagi, ini menyangkut aspek yang tidak hanya satu-dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak. Urusan gempa di sini tidak. Tapi kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, kunjungannya ke sejumlah calon ibu kota ini dilakukannya untuk mengetahui gambaran awal mengenai kelayakan wilayah-wilayah itu.

Nantinya, tim khusus akan kembali berkunjung untuk melakukan kajian dan kalkulasi mengenai kelayakannya sebelum pada akhirnya diambil keputusan.

"Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari feeling-nya. Biar dapat feeling-nya. Kalau sudah dapat feeling-nya nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat feeling dari mana," tutur Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong.

Sebelumnya Cek Kesiapan di Kaltim

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melihat fasilitas pendukung yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan lokasi tersebut sudah sangat mendukung jika nantinya dijadikan ibu kota negara.

Hal itu dikatakan Jokowi setelah meninjau langsung kawasan Bukit Soeharto yang menjadi salah satu calon lokasi ibu kota negara, Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (7/5/2019).

"Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung, kebetulan ini berada di jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kalau kita lihat, Balikpapan ada airportnya, dan Samarinda ada airport," ujar Jokowi. 

Menurut Jokowi, telah adanya dua bandara tersebut, maka pemerintah nantinya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pembangunan bandara. 

"Pelabuhan juga sudah ada, artinya itu akan lebih menghemat biaya," kata Jokowi. 

Dalam pembangunan ibu kota baru, kata Jokowi, pemerintah juga harus melihat faktor lain seperti sosial-politik, dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut. 

"Semuanya masih dikalkulasi, semuanya masih dihitung tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan, saya bicara apa adanya soal fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol," paparnya.

Kunjungan Jokowi ke Kaltim di temani Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Bambang menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan ibu kota baru minimum 40 ribu hektare dan tanah yang tersedia di Kalimantan Timur sekitar 80 ribu hektare. 

"Di Kaltim banyak menguntungkannya tapi nanti kita lihat finalnya," ucap Bambang di tempat yang sama. 

Setelah meninjau Kaltim, Jokowi dan rombongan kembali ke Bandara untuk terbang ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam rangka meninjau lokasi alternatif ibu kota negara. 

Tiga Hal yang Perlu diperhatikan seputar pemindahan Ibu Kota : 

Jika Pindah, Ibu Kota di Luar Jawa

Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Presiden Jokowi memiliki tiga opsi terkait hal itu.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta dengan memindahkan seluruh kantor-kantor pemerintahan di sekitaran Monumen Nasional dan Istana.

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan syarat jarak sekitar 50 hingga 70 Kilometer dari Jakarta.

Ketiga, benar-benar memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

“Dalam rapat diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Karena diputuskan di luar Pulau Jawa, maka ada sejumlah alternatif wilayah.

Di tengah atau agak ke timur, misalnya Kalimantan ataupun Sulawesi.

Kalimantan adalah daerah yang sebelumnya juga menjadi opsi pemindahan Ibu Kota.

Selain letaknya berada di tengah, letak geografis Kalimantan juga tidak rentan dengan bencana.

Bahkan, Kota Palangkaraya juga pernah dikemukakan Presiden RI Pertama, Soekarno terkait hal ini.

Daerah lain seperti Mamuju, Makassar dan Pare Pare juga masuk ke dalam alternatif tersebut, menurut usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Bambang Brodjonegoro, yang paling memungkinkan di Sulawesi yakni di Makassar.

Sebab, Mamuju atau Pare Pare masuk ke dalam wilayah Ring of Fire.

Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, butuh pembangunan infrastruktur yang masif demi memindahkan Ibu Kota.

Pasti itu membutuhkan (pembangunan) infrastruktur yang masif, dan butuh teknologi informasi dalam pengembangan kota ke depan. Saya belum tahu lokasinya di mana, tapi pasti kita butuh teknologi informasi," ungkap Basuki.

Kehadiran teknologi informasi memberikan peranan besar di dalam sektor pembangunan infrastruktur itu sendiri. Tak hanya membantu proses pembangunan sehingga berjalan lebih cepat, dari sisi pembiayaan pun teknologi juga membuat lebih efisien.

Di Kementerian PUPR, imbuh Basuki, pengembangan teknologi infrastruktur terus dilakukan. Seperti yang dikenalkan pada saat seminar PUPR 4.0 beberapa waktu lalu.

Misalnya, aplikasi Jalan Kita yang membantu untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat pengguna jalan dalam memberikan infromasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia.

Contoh lainnya yaitu aplikasi Drought and Flood Early Warning System, yang digunakan untuk mengukur potensi banjir rob, pengembangan wilayah, pengukuran land subsidence, dan kondisi muka air laut.

"Inovasi teknologi perlu dikembangkan, sebagai salah satu bagian dari kebijakan industri 4.0. Ini bukan soal yang besar dan keci, tapi soal cepat dan lambat. Karena ini berkatian dengan efisiensi," ujarnya.

Ia menambahkan, adanya pergeseran fokus pemerintah dalam pengembangan SDM diharapkan akan meningkatkan kualitas generasi penerus.

Hal ini dilakukan karena merekalah yang nantinya akan menerapkan penggunaan teknologi informasi di bidang infrastruktur dan bidang lainnya ke depan.

Butuh Biaya Besar

Pembangunan infrastruktur yang masif tentu membutuhkan biaya yang besar pula.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki solusinya.

Sri Mulyani meyakini dari sisi anggaran pemindahan Ibu Kota masih dimungkinkan asalkan pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN dan swasta.

"Sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk kerjasama pemerintah badan usaha," kata Bambang.

"Tapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini," kata dia.

Selain di Ibu Kota Baru, kerjasama dengan BUMN dan swasta juga akan dilakukan di Jakarta.

Bambang menyebut, aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta bisa saja disewakan ke swasta apabila pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan.

"Karena kan kalau kantornya pindah ke kota baru, kan kantor yang lama bisa digunakan untuk keperluan lain. Nanti bisa menghasilkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga," ujar Bambang.

Bambang pun mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota ini akan memakan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, pemerintah bisa menggelontorkan dana dari APBN secara bertahap tiap tahunnya.

"Angka berapapun yang keluar itu tidak akan setahun, pasti multiyears. Perkiraan kami, nanti kita buat skenario 5 sampai 10 tahun," ujarnya. (*)

BACA JUGA:

Dicoret Persib Bandung, Begini Nasib Billy Keraf Serta Sabil

Terkuak Pengakuan Terduga Pelaku Pemutilasi Wanita di Malang, Gunting Taman Jadi Alat Mutilasi

Demi Keselamatan, Penjaga Tendang Pemotor yang Ngotot Terobos Perlintasan Kereta Api

#SaveDokterAni Bergema di Twitter, Buntut Ani Hasibuan Dipanggil Polisi Gegara Tuduhan Ini

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel