PKB Tak Ingin Jatah Kursinya Digabung dengan NU, Alasannya Sama-sama Berjuang Keras di Pilpres 2019

TRIBUNKALTIM.CO - Rebutan kursi Menteri Jokowi, masih menjadi topik perbincangan di masyarakat.

Tidak hanya partai di Koalisi Indonesia Kerja, namun, beberapa organisasi dan partai non koalisi juga turut mengincar kursi Menteri Jokowi.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyakini jatah kursi Menteri dari PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) akan berbeda dalam kabinet Kabinet Kerja Jilid II, nanti.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Menurut Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin, baik PKB dan NU bekerja sesuai dengan cara masing-masing.

"Berbeda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda.

Karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda," ujar anggota DPR RI ini.

Lebih lanjut kata dia, tidak ada yang salah, jika partai-partai memberi aspirasi terkait permintaan jatah kursi Menteri.

Namun semuanya kembali kepada hak prerogratif Presiden terpilih Jokowi untuk memilih skuad terbaik dalam susunan Kabinetnya 2019-2024.

"Kita tunggu saja seperti apa nanti," ucap Abdul Kadir Karding.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen PKB, Daniel Johan.

Menurut Dabiek Johan, jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Kabinet Kerja Jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU.

Tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019 tahun ini.