Warga Desa Laimu di Maluku Tengah Segel Kantor Desa, Protes Pembagian BLT tak Tepat Sasaran

TRIBUNKALTIM.CO, AMBON - Hindari kolusi dan nepotisme dalam proses pembagian bantuan langsung tunai atau BLT, agar tidak terjadi keributan atau protes dari warga.

Oleh karena itu lakukan proses secara transparan, jujur maka semuanya akan lancar.

Puluhan warga Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, menyegel kantor desa setempat, Rabu (27/5/2020). Penyegelan kantor desa itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembagian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang dinilai tidak tepat sasaran di desa tersebut.

Warga yang melakukan penyegelan kantor desa menuding, pembagian BLT bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di desa tersebut sarat nepotisme, karena ada pegawai negeri dan perangkat desa yang justru mendapatkan bantuan tersebut.

"Pembagian BLT di sini menyalahi aturan karena ada pegawai negeri dan perangkat desa masih dapat bantuan, ini salah sasaran,” ungkap Musalim Yapono, kepada Kompas.com, saat dihubungi dari Ambon, Rabu.

Baca juga; BLT dan Sembako Telah Disalurkan, Desa Kedang Ipil Antisipasi Penerima Double Bantuan

Baca juga; Terbaru Promo Indomaret Periode 27 Mei- 2 Juni 2020, Belanja Jadi Super Hemat, Beli 1 Gratis 1

Baca juga; Bisa Mencegah Penyakit Kronis hingga Meningkatkan Penglihatan, Manfaat Telur Puyuh Bagi Kesehatan

Dia mengatakan, warga juga marah dan melakukan penyegelan kantor desa lantaran kerabat dekat kepala desa diduga ikut mendapatkan bantuan tersebut. Sementara, warga yang benar-benar berhak menerimanya tidak mendapat bantuan.

“Selain ada pegawai dan staf desa, yang mendapat bantuan ini banyak kerabat dekat kepala desa, jadi sangat sarat nepotisme,” kata dia. Warga pun mempertanyakan sistem pembagian BLT yang tidak jelas oleh pemerintah desa.

Sebab, penerima tahap pertama tidak sama dengan penerima tahap kedua. Selain itu, warga juga menuding pemerintah desa telah melakukan penipuan dan tidak transparan soal penyaluran bantuan tersebut.

“Pemerintah desa sudah bekerja tidak transparan, setiap tahapan penyaluran bantuan, penerimanya berbeda. Seharusnya kan sama dalam tiga tahap pembagian, jadi ini tidak transparan,” ujar dia.

Kepala Desa Laimu, Abdulah Kumkelo yang dikonfirmasi terkait masalah tersebut enggan memberikan tanggapannya. Dia hanya menyesalkan sikap warganya atas aksi penyegelan kantor desa yang dilakukan. “Saya tidak bisa bicara saat ini, warga tidak mengindahkan saya lagi,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Protes Pembagian BLT, Warga di Maluku Tengah Segel Kantor Desa"