Perubahan APBD 2020 Kutim Diketok Rp 3,55 T, DPRD Minta Pembayaran Utang Jadi Prioritas
Pemerintah dan DPRD Kutai Timur telah menyepakati APBD Perubahan tahun 2020 dalam rapat paripurna yang dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim, Asti Mazar didam
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA– Pemerintah dan DPRD Kutai Timur telah menyepakati APBD Perubahan tahun 2020 dalam rapat paripurna yang dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim, Asti Mazar didampingi Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan SE dan Pjs Bupati Kutai Timur, M Jauhar Efendi di ruang paripurna Gedung DPRD Kutim, Rabu (30/1/2020).
Anggaran perubahan tahun 2020 ini diketuk dengan komposisi, pendapatan daerah sebesar Rp 3,55 triliun. Terjadi penambahan Rp 100 miliar lebih dibanding saat penetapan APBD Kutim tahun 2020, di akhir 2019 lalu.
Pada perubahan terdapat komposisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 168 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 2,6 triliun dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebesar Rp 781,6 juta.
Sementara belanja daerah, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1,4 triliun dan belanja langsung Rp 2,1 triliun.
Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2019 Rp 166,1 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah Rp 5 miliar dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 161,1 miliar.
Sebelumnya, banyak masukan yang dilayangkan para anggota DPRD Kutim. Son Hatta dari PPP salah satunya.
Ia meminta apa yang menjadi sorotan atau dipertanyakan DPRD terkait anggaran, seharusnya mendapat jawaban atau argumentasi dari pemerintah.
Selain meminta program prioritas, seperti utang APBD sebelumnya, diselesaikan di 2020 ini agar tidak membebani APBD di tahun berikutnya.
Baca juga: Di Mata Najwa, Jawaban Gibran Persis Jokowi, Najwa Shihab Tak Tinggal Diam, Terus Cecar Pertanyaan
Baca juga: Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5 Diundur? Menaker Beber Tahap 4 Baru Cair Separuh
Kamsiah dari Fraksi Nasdem menyayangkan masih ada silpa sebesar Rp 166 miliar. Karena banyak kegiatan tertunda.
“Seharusnya perencanaan melalui pembahasan yang komprehensif, sehingga program-program yang akan dilaksanakan lebih terencana,” ujarnya.
Sedangkan Partai Demokrat diwakili Yulianus Palangiran meminta pemerintah serius dalam penggunaan APBD 2020 agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, punya perhatian khusus terhadap peningkatan angka covid-19 di Kutim.
(TribunKaltim.co/Margaret Sarita)
