Ribuan Karyawan Hotel Resah Terancam PHK akibat Revolusi Mental

Chairman Casa Grande Kaltim Mochamad Zuwaini pilih sikap pasrah. "Kita ini para GM tak bisa buat apa-apa, bila sudah ditetapkan nanti ya mau tidak mau cari terobosan terbaru saja. Pertahankan kualitas pelayanan. Serahkan saja ke pasar, kita tonjolkan kualitas dan pelayanan," kata GM Aston Samarinda ini. (Baca: KPK Pesan Kamar Termurah, Kepala Daerah Kamar Termahal)

General Manager (GM) Hotel Grand Senyiur Claudia Devie mengaku kesal setelah dua instansi pusat batal menyewa ballroom dan kamar hotel senilai Rp 300 juta. Pengurangan karyawan bakal jadi alternatif hotel menyikapi kondisi ini.

Awalnya diterima konfirmasi bahwa dua even rapat kerja nasional akan dihelat minggu pertama Desember 2014. Semua batal lantaran adanya intruksi penghematan dari presiden dan menteri pemberdayaan aparatur negara (Menpan).

"Sudah kena efeknya, ada dua instansi membatalkan. Kesal ya kesal. Uda konfirm, tapi batal. Apa saya harus teriak? Saya siapa," kata Dea -- sapaan akrabnya, Jumat (29/11).

Tidak ada kompensasi yang diterima hotel akibat pembatalan itu. Sebab, instansi tidak pernah memberikan uang muka setiap memesan tempat pertemuan atau kamar.

"Mereka pakai surat perintah kerja. Setelah acara, nanti pembayaran setelah dana APBN/APBD cair. Bisa dua atau tiga bulan," katanya. Apabila surat dan berkas tagihan tidak lengkap, pencairan bisa mundur empat sampai lima bulan. (Baca: Kalimantan Kurang Patuh, KPK Buka Kantor Perwakilan)

Kegiatan pemerintah selama ini sangat potensial bagi bisnis hotel. Adanya kebijakan efesiensi ini tentu sangat berdampak. Selama ini, even rutin di hotel setiap bulan. Bisa dua sampai tiga kali. Kontraknya bervariasi, ada yang hanya sewa ballroom, atau juga sepaket dengan kamar dan makan.

Cari Alternatif
Executive Assistant Manager Hotel Sagita Priehandhono Setiabudi mengaku tidak khawatir dengan kebijakan larangan pemerintah membikin acara di hotel. Ia yakin bahwa semuanya memiliki pasar tersendiri.

"Kalau pemerintah melakukan hal tersebut, tentu kami takut, tetapi kami harus berusaha menarik pelanggan atau tamu selain dari pemerintah," kata Priehandhono.

Diakui Priehandhono, pemerintah merupakan sebagian kue, namun masih ada kue-kue lainnya masih bisa diperebutkan. "Ini menjadi tantangan bagi dunia perhotelan, dipastikan hotel akan mencari pangsa pasar sektor swasta. Ini sangat memungkinkan, merupakan sisa kue yang harus diperebutkan," lanjutnya.

Terkait karyawan, manajemen hotel akan berupaya mencarikan solusi. Misal, karyawan akan diminta promosi hotel di berbagai tempat. Dan meminta pemerintah serius menghidupi sektor pariwisata agar hotel tetap berkembang. (kur/wik/wan)