Uang Muka Hanya Satu Persen, Apersi Masih Tunggu Prosedur
Sebelumnya, setiap konsumen yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus menyetorkan DP sebesar 10% dari harga rumah.
TRIBUNKALTIM. CO, SAMARINDA - Terobosan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan meluncurkan program uang muka atau DP KPR hanya 1% untuk pemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jenis tapak, disambut antusias Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim.
Sri Suko Lestari, Ketua Apersi Kaltim mengatakan, terobosan ini akan kian memudahkan konsumen untuk memiliki rumah.
Sebelumnya, setiap konsumen yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus menyetorkan DP sebesar 10% dari harga rumah.
"Dengan DP hanya 1% tentu minat masyarakat akan kian besar. Hanya saja ini masih berpengaruh kepada konsumen dan bukan ke arah pengembang. Untuk DP 1% tersebut, kami juga belum menerima SOP-nya (standard operating procedure) seperti apa jadi kami masih menunggu," kata Sri Suko, Rabu (22/4/2015).
Baca: Apersi Siapkan 2.500 Unit Rumah Tapak Sejahtera di Tiga Kota
Tak jauh berbeda dari pernyataan sebelumnya, persoalan lahan masih menjadi kendala dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyediaan rumah dalam skema FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kata Sri Suko memang belum semulus yang diharapkan.
Harga jual rumah FLPP di Kaltim yang dibanderol pemerintah sebesar Rp 133 juta, belum sebanding dengan harga tanah dan pengelolaan tanah untuk membangun rumah.
"Terutama soal lahan, karena harganya yang mahal," kata Sri Suko.
Meski begitu, Sri Suko mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menyediakan perumahan layak bagi MBR, terlebih dengan adanya kemudahan DP yang diberikan perbankan.
"Kami mau tidak mau akan mencari lahan yang sesuai dengan menengah ke bawah," ujarnya.
Tahun ini, Apersi Kaltim menargetkan pembangunan sekitar 1.000 rumah pada tahun ini.
Ketua Apersi Kaltim, Sri Suko Lestari mengatakan, rencana pembangunan rumah dalam skema FLPP akan lebih banyak dilakukan di Kota Samarinda.
Baca: Irit Lahan, Gubernur Kaltim Minta Apersi Bangun Rusun
"Anggota kami lebih banyak di Samarinda dan rencana membangun rumah FLPP. Di Samarinda, rencananya sekitar 500 rumah. Sedangkan Balikpapan sekitar 150-200 rumah, PPU dan Paser sekitar 500 rumah. Jadi tahun ini sekitar 1.000 rumah," kata Sri Suko.