Hak Bertanya

Bedanya dengan hak interpelasi -- yang kini tengah coba diajukan penggunaannya oleh sejumlah anggota fraksi DPRD Kaltim terkait rencana pembangunan PLTN dan kunjungan rombongan gubernur ke Rusia -- mereka dapat menggunakan haknya itu kapan pun merasa perlu jawaban. Tanpa harus lebih dulu melobi pimpinan, kawan maupun lawan. Tanpa harus membawa kepentingan politis tertentu.

Baca: Jalan-jalan ke Rusia

Mereka bertanya saat ada kebijakan kepala daerah yang dipandang tidak prorakyat. Mereka bertanya ketika listrik di daerah mereka terus byar pet, jalan yang mereka lewati keriting, air bersih sulit diperoleh, dan ketika melihat proyek-proyek dibangun tanpa merujuk pada skala prioritas.

Hak bertanya adalah hak seluruh warga. Bukan sekedar bertanya apa. Ia bentuk sikap skeptis. Kedatangan Dinamisator Jatam Merah Johansyah dan Direktur Pokja 30 Carolus Tuah di ruang Fraksi PKB DPRD Kaltim tempo hari, misalnya, mungkin sedang menggunakan hak yang dimilikinya itu terhadap wakilnya.

"Kami mendukung (interpelasi). Tapi jangan jadikan komoditas politik," pesan Merah.

Tapi saat hak bertanya tersumbat penyalurannya, rakyat mau tak mau mencari mediumnya sendiri di jalanan, lorong gelap, kedai kopi dan forum-forum diskusi. Gubernur dan wakil rakyat di Karang Paci memang masih bisa mendengar, tapi apakah mereka mendengarkan?

"So what gitu loh... Kampanye sudah lewat! Tunggu saja nanti jelang pemilu (lagi)!!!" Bukan. Sungguh bukan itu jawaban yang ingin rakyat dengar. (*)