Penetapan Kabut Asap Bencana Nasional Jangan Tunggu Sampai Kepung Jawa

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Komisi II DPR tetap mendesak kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan kabut asap sebagai bencana nasional, menyusul adanya partikel kabut asap sampai ke Jawa.

"Meminta ini sebagai bencana nasional bukan hanya Komisi II DPR saja, tapi sudah menjadi keinginan masyarakat luas. Jangan nanti setelah menyelimuti Jawa baru ditetapkan sebagai bencana nasional," ujar Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (26/10/2015).

Bila bencana nasional ditetapkan saat kabut asap menyelimuti Jawa, maka akan menyinggung perasaan rakyat di Sumatera dan Kalimantan yang sudah banyak menjadi korban.

Ia mengkritik penanganan pemadaman titik api oleh pemerintah sangat minim dan tidak komprehensif. Belum lagi untuk penanganan masyarakat secara luas yang terdampak kabut asap.

Baca: Sempat Stres Akibat Kabut Asap, Penyanyi Ini Akhirnya Tampil Juga

"Pemadaman tidak komprehensif, penanganan korban lebih tidak jelas lagi. Yang dilihat hanya di perkotaan, korban di pedesaan-pedesaan lebih parah lagi kondisinya," ujarnya.

Perlu dicatat saat ini bantuan masker harus diberikan kepada penduduk terdampak kabut asap dalam jumlah banyak. Sementara tabung oksigen terbatas. "Tidak ada posko-posko kesehatan, bahkan korban tidak dilayani dengan baik di rumah sakit kecuali bayar," klaim Edy.

Partikel kecil asap hasil kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan terbawa ke utara Jawa sehingga membuat langit Jakarta, Jumat (23/10/2015) sore, berkabut. (Ferdinand Waskita)

***

UPDATE berita eksklusif, terkini, unik dan menarik dari Kalimantan. Like fb TribunKaltim.co  Follow  @tribunkaltim Tonton Video Youtube TribunKaltim