Trans (Studio) Wisata

SALAM TRIBUN

Trans (Studio) Wisata
Oleh ACHMAD BINTORO

Selalu ada yang menarik di pangkalan pungut Sungai Karang Mumus (SKM) Samarinda. Di tengah sengitnya polemik di media antara Gubernur Awang Faroek Ishak dengan Komisi II dan pimpinan DPRD Kaltim mengenai dugaan gratifikasi dan permintaan uang miliaran rupiah untuk memuluskan persetujuan hibah lahan ke Trans Studio Samarinda, komunitas-komunitas warga di sana tetap bergerak.

Bersarung tangan, bersepatu boots, dan dengan beberapa sampan menyusuri perlahan anak sungai Mahakam itu. Mereka hampiri sampah-sampah yang mengambang, dipungut dan dikumpul di pangkalan pungut. Mereka juga tak ragu membenamkan kaki di dasar sungai yang menghitam dan berlumpur, mengambil cagak dan balok-balok yang menancap. Kayu-kayu itu bisa membahayakan alur pelayaran.

Baca juga: Kaltim Wow

Kadang mereka temukan kasur bekas. Seringkali karung dan tas-tas kresek besar limbah rumah tangga. Jangan lagi tanya baunya. Cukuplah untuk menguras isi perut jika tidak terbiasa. Menyengat dan busuk. Memakai dua masker pun masih tembus. Makin ke hulu, kondisinya bertambah parah. Di sini ribuan rumah menunggu dalam ketidakpastian relokasi dari bantaran sungai yang entah kapan akan terwujud. (Baca: 25 Tahun Belum Kelar, Pemkot Butuh 10 Tahun Lagi Relokasi Rumah dari SKM)

Mereka memungut helai demi helai sampah-sampah itu dengan ikhlas. Tak satu pun bermuka masam. Anak-anak melakukannya sambil bermain. Berenang. Sesekali menyelam, lalu menyembul lagi ke permukaan dengan seonggok sampah plastik di tangan. Senyumnya menyeringai. Yang dewasa melakukannya seraya selfie dan groufie dengan latar tumpukan kresek-kresek besar berisi sampah hasil pungutan mereka.

Salah satu latar favorit lainnya adalah jembatan Kehewanan di sekitar pangkalan pungut yang kini sudah lebih bersih. Banyak kawan mereka mengira sedang swafoto di sebuah sungai di Eropa.

Begitulah, sejak gerakan memungut sehelai sampah yang diinisiasi Misman itu berjalan sekitar enam bulan lalu, telah ribuan relawan yang terjun ke SKM. Mereka datang bergantian dari berbagai komunitas. Tak cuma warga sekitar. Ada guru dengan para siswanya. Dekan dan dosen dari berbagai perguruan tinggi dengan kelompok-kelompok mahasiswanya. Suporter bola pun ikut meramaikan. Juga para alumni berbagai organisasi dan sekolah, pekerja pers, hingga beberapa tokoh warga.

Baca juga: Suara dari Talisayan

Mereka tak butuh pujian. Tidak secarik kertas surat penghargaan. Tak pula imbalan. Mereka hanya ingin gerakan memungut sehelai sampah ini dapat menular ke lebih banyak orang agar sungai di kota ini dapat lebih cepat bersih, dan kelak bisa menarik para pelancong untuk datang ke Samarinda.

Karena itu mereka tak peduli ada atau tidak ada Trans Studio. Dibangun syukur. Tidak pun tak berarti kiamat. Tak akan menyurutkan langkah mereka untuk menjadikan sungai ini sebagai daya tarik wisata Samarinda. Bagi mereka, pesona sungai Karang Mumus dan Mahakam akan jauh lebih nyata dan awet ketimbang sebuah wahana bermain semacam Trans Studio.

Mereka hanya heran kenapa Gubernur Awang Faroek Ishak berani bermain-main dengan isu korupsi-gratifikasi dan mau "berdarah-darah" hanya demi sebuah Trans Studio. Padahal banyak potensi pariwisata yang lebih hebat di kota ini bertahun-tahun dibiarkan tanpa sentuhan profesional. Bandingkan dengan Purwakarta. Semua mata kini tertuju ke kabupaten kecil di timur Jakarta itu, setelah bupatinya, Dedi Mulyadi membangun air mancur terbesar di Asia Tenggara.

Baca juga: Trans Studio

Dedi ingin membuat destinasi wisata baru untuk meningkatkan kunjungan masyarakat luar ke Purwakarta. Dedi juga berharap keberadaan air mancur Sri Baduga Maha Raja bisa menjadi ikon dan mengangkat citra Purwakarta di mata dunia. Sebuah visi yang sungguh mengharukan kita semua.

Bagaimana dengan Samarinda? Bagi komunitas-komunitas warga itu, sungai ini tak kalah eloknya dengan sungai di Eropa dan Thailand yang telah lama mendatangkan devisi bagi negaranya. Mereka meyakini di sinilah masa depan Samarinda. Bukan di tambang! Kalau pun Trans Studio dibangun, bagi mereka hanya pelengkap.

Bukan tak mungkin wahana bermain yang lebih besar -- semacam Universal Studio atau sesuatu yang spektakuler lainnya -- pun kelak akan dapat dibangun di Samarinda. Tapi itu hanya akan terjadi jika para elite politik sudah sevisi dan sepaham bagaimana mengubah kota ini menjadi kota wisata baru yang memukau.

Keterbatasan dana semestinya tidak dijadikan alasan. APBD Kabupaten Purwakarta jauh lebih kecil ketimbang kota Samarinda, apalagi dibandingkan Kutai Kartanegara. Air mancur yang memukau itu dibiayai hanya dengan dana Rp 50 miliar -- secara bertahap (anggaran tahun jamak).

Toh demi hanya sebuah Trans Studio (yang kemungkinan besar wahanya akan lebih kecil ketimbang Trans Studio Bandung yang luasannya mencapai 8 ha) , Pemprov Kaltim rela saja akan merogoh APBD sekitar Rp 500 miliar, dengan membangunkan flyover untuk mengurangi kemacetan di Jln Gajah Mada. Dan ditambah nilai lahan seluas 4,1 ha di Jln Bhayangkara yang akan dihibahkan dan menjadi modal bagi Perusda MBS -- sekitar Rp 315 miliar -- dalam joint venture dengan Trans Corpora, maka total modal yang akan dikeluarkan Pemprov mencapai Rp 815 miliar.

Angka itu hampir sejajar dengan nilai investasi yang akan dikeluarkan Trans Corpora, sekitar Rp 1 triliun untuk membangun wahana bermain Trans Studio, berikut hotel bintang lima dan pusat perbelanjaannya. Dan dengan semua "modal" itu, MBS hanya dapat saham sebesar 30 persen. Kta juga masih belum tahu berapa estimasi laba yang akan diperoleh Perusda MBS dari kerjasama ini.

Solo saat dipimpin Jokowi (sekarang Presiden RI) pun pernah diincar oleh Trans Corpora. Belakangan batal karena tak dicapai kesepakatan soal lahan. Bedanya, Jokowi tidak ngotot meminta Trans Studio untuk tetap dibangun di sana.

Sekali lagi, Trans Studio bagus-bagus saja. Tentu lebih bagus lagi kalau kita fokus membenahi pariwisata kota secara keseluruhan. Membenahi pariwisata berarti sekaligus membenahi seluruh infrastruktur kota kita. Mulai jalannya, bandara, alat transportasi, hotel, kuliner, pengembangan cinderamata dan UMKM hingga obyek-obyek wisatanya. Pendek kata, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.

Kita bersihkan sungainya. Kita tata kampung tenunnya. Kita garap desa budaya di Pampang, dan kita bangun Tepian Mahakam untuk lebih spekatakuler dan ikonik lagi. Agar wisatawan nggak bete menyaksikan event-event wisata yang selama ini berjalan secara parsial dan tidak pernah senafas, sekedar sebagai proyek. Agar warga kota juga lebih betah dan bergairah melayani pelancong.

Sudah tentu pula ini bukanlah provokasi. Media tahu bahwa gubernurlah yang melempar isu dugaan gratifikasi yang diterima rombongan anggota Komisi II dan pimpinan DPRD Kaltim saat kunjungan ke Trans Studio Bandung, awal Januari 2015. Pihak mereka yang melaporkan ke Polda. Dan gubernur pula yang meminta media untuk berhenti, menyudahi polemik itu. Dan dengan mudahnya menyebut media sebagai provokator.

Atau mungkin gubernur lebih senang bila media dan rakyatnya diam saja, duduk manis, dan tidak mempertanyakan setiap kebijakannya? Hitler saat berkuasa pun pernah menginginkan hal yang sama. Ia bilang, "Para pengusa akan merasa lebih beruntung bila rakyatnya tidak bisa berpikir." (*)