Kantong Plastik Berbayar, Siapa yang Mengeruk Untung?

News Analysis Herry Soenaryo, Pemerhati Lingkungan, Program Officer STABIL

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Adanya upaya pemerintah untuk mengurangi sampah plastik itu cukup baik, terlebih di Kota Balikpapan yang menyabet Adipura.

Kita tahu volume sampah kita tiap tahun makin bertambah. Ini sebenarnya menurut saya salah satu hal yang positif.

Tetapi dalam implementasinya harus dibuatkan regulasi yang jelas. Karena ini berbayar, maka prosesi pembayaran itu apakah bisa menambah income pemasukan PAD apakah tidak? Itu harus dilihat dari analisis PAD.

baca juga

Kemudian yang kedua memang sudah saatnya Pemkot Balikpapan untuk membuat gagasan cerdas seperti ini dalam rangka mengurangi polusi sampah.

Kalau memang ini program nasional, harusnya ditangkap oleh Pemkot Balikpapan secara positif, dengan cara berlakukan regulasi yang mengatur tentang bagaimana proses implementasinya.

baca juga

Jangan sampai kemudian ada upaya untuk mengurangi sampah, tapi malah membebankan masyarakat dengan adanya pembayaran kantong plastik.

Padahal masyarakat sudah membayar distribusi sampah ketika membayar ke PDAM dan listrik.

Jangan sampai ini menjadi double posting. Jangan sampai pengurangan sampah plastik ini hanya menguntungkan sepihak, yaitu pengusaha. Itu juga jadi catatan serius.

baca juga

Plastik ini kan bisa menjadi sumber masalah banjir. Setiap tahun banjir bukan semakin berkurang, tapi bertambah.

Kalau kita melihat tahun 2010 ada 54 titik banjir. Tahun 2015 ada peningkatan, yaitu 84 titik banjir.

Padahal anggaran pengendalian banjir setiap tahun naik, tahun kemarin kalau tidak salah nilainya Rp. 300 Miliar.

Kota Balikpapan ini anggarannya habis hanya untuk menanggulangi banjir. Nah salah satu upaya untuk pengendalian banjir juga bisa dilakukan dengan menerapkan kantong plastik berbayar ini.

Karena kantong plastik ini sangat mudah didapat dan mudah pula dibuang di sembarang tempat. Kalau tidak dikelola dengan baik akan sangat sulit.

Kalau kita belanja barang-barang sachet, itu juga terbuat dari plastik. Paling tidak Pemkot dan perusahaan yang menggunakan produk sachetan itu memikirkan bagaimana daur ulang itu bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Kita melihat keseriusan ini dari kinerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), serta Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sebaiknya mereka terintegrasi untuk lebih menyukseskan pengelolan sampah ini.

Di Balikapapan sudah banyak Bank Sampah yang tersebar di seluruh Kelurahan. Inipun bisa dimanfaatkan untuk mengurangi volume sampah.

Pemerintah juga harus memikirkan ide dan gagasan cerdas yang harus dibuat terkait mekanisme daur ulangnya. Bagaimana sampah-sampah ini, (bukan hanya plastik, tapi juga bahan lain) bisa didaur ulang dan bernilai ekonomis. Problemnya adalah market, nah marketnya mau kemana?

Ini sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan sampah dari sumbernya. Di rumah tangga sampah dipilah dulu. Perlu diingat tidak semua kegiatan ini ditanggapi positif oleh masyarakat.

Pemkot sebenarnya sudah harus mulai memikirkan regulasi dengan cara meminta pendapat masyarakat yang setuju maupun tidak setuju terhadap program ini. Masyarakat Balikpapan sangat mudah diajak untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti ini, asalkan pemerintah juga serius. (*)

Netizen yang baik hati, kunjungi juga facebook kami tribunkaltim.co dan Klik Saja Follow @tribunkaltim serta Tonton Video YoutubeTribunKaltim