Pemerintah Tutup Lokalisasi, Penghuni Kebingungan untuk Memberi Makan Anak-anak

TRIBUNKALTIM.CO - Lokalisasi KM 10, Loa Janan, Kutai Kartanegara masih beroperasi hingga Rabu (1/6/2016).

Padahal sebelumnya Pemkab Kukar menegaskan lokalisasi KM 10 dan Simpang Kitadin, Tenggarong Seberang sudah tutup pasca kedatangan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 27 Februari lalu.

Sosialisasi rencana pemerintah menutup lokalisasi dan praktik prostitusi yang beroperasi di Kaltim ternyata masih sebatas di kalangan tertentu. Koordinator Lokalisasi KM 10, Hendro misalnya.

Dia mengaku belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah, baik Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kukar terkait penutupan lokalisasi serentak pada 1 Juni 2016.

"Saya cuma baca koran dan tahu dari internet semua lokalisasi di Kaltim ditutup, tapi pemerintah sendiri belum pernah turun ke sini," ujar Hendro kepada tribun, Rabu (1/6/2016).

BACA JUGA: Bukan karena Ditutup, PSK Memang Pulang Kampung dengan Biaya Sendiri Menjelang Puasa

Sehingga lokalisasi terbesar dan sempat menjadi primadona itu masih menerima tamu hidung belang sampai kemarin.

"Kalau kita tidak operasi apa yang kita kasih untuk makan anak-anak (PSK) nanti, karena masalah makan anak-anak di sini menjadi tanggungan pengusahanya (mucikari)," katanya.

Saat ini jumlah penghuni lokalisasi KM 10 sebanyak 157 orang, terdiri 130 orang PSK dan 27 orang mucikari. Dari 27 wisma yang ada, 4 wisma di antaranya tidak lagi beroperasi karena terbakar pada 2015 lalu.

Hendro menginginkan pemerintah duduk bersama dengan pengelola lokalisasi.

"Anak asuh dan mucikari yang bekerja di sini mau diarahkan ke mana, permintaan kami kalau bisa solusinya bagaimana dulu. Sejatinya, kami mendukung program pemerintah Jokowi terkait revolusi mental," ujar Hendro.

BACA JUGA: Lokalisasi Disulap Jadi Pesantren, Menteri Khofifah Minta Masyarakat Ikut Andil

Ia berharap anak asuh ini tidak hanya diberikan bekal uang lalu dipulangkan ke kampung daerah asalnya, tapi kalau perlu diberikan ketrampilan.

Selama pulang ke kampung, mereka ini juga perlu dikawal supaya nanti tidak menjamur di pinggir jalan yang akan menyulitkan pengawasan.

Hendro pun mengetahui kunjungan Mensos ke lokalisasi KM 10 pada 3 bulan lalu terkait rencana penutupan lokalisasi. Namun hingga kemarin, ia belum pernah menerima surat edaran soal penutupan lokalisasi yang ditujukan padanya.