Defisit APBD
Balikpapan Bangkrut Walikota Diminta tak Mengeluh tapi Tingkatkan PAD!
Istilah bangkrut dalam sebuah perusahaan berarti sudah tidak bisa lagi menjalankan roda usaha karena mengalami kerugian besar.
lihat foto
Baca: Balikpapan Bangkrut, Cuma Punya Dana Rp 260 Miliar tapi Usulan Musrenbang sampai Rp 7 Triliun!
Bicara tentang kebangkrutan Balikpapan dimulai saat APBD Balikpapan yang terjun bebas tahun 2016 dari sebelumnya Rp 3,1 triliun menyusut tinggal Rp 1,9 triliun akibat pemangkasan dari dana bagi hasil.
Imbas dari situasi ini pemerintah kota langsung melakukan beberapa pemotongan anggaran di beberapa pos pengeluaran.
Namun, Adhi menyayangkan langka pemkot melakukan rasionalisasi anggaran menurutnya tidak dilakukan dengan secara adil dan hanya membebankan kepada masyarakat.
Di sisi lain belanja modal terus dipotong dengan alasan keuangan sulit dari sebelum krisis Rp 1,1 triliun menjadi Rp 700 miliar. Saat ini dipangkas kembali menjadi Rp 300 miliar pada 2017.
Adhi menilai sense of crisis dari seorang Walikota dua periode ini tak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Sebagai pemimpin bukannya mengeluarkan kata optimis, bukan malah mengeluh dan tanpa beban mengatakan Pemkot Balikpapan mengalami kebangkrutan.
Terapkan Pajak Online
Kondisi keuangan daerah yang sedang lemah saat ini bukan tak memiliki solusi untuk menyelesaikannya. Direktur Eksekutif Forum Kajian Kaltim Inisiatif Adhi Supriadi mengatakan ada banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Balikpapan, salah satunya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau pemerintah bersikukuh tak mau TPP-nya dipotong, ya target PAD harus dinaikkan. PNS harus kerja lebih giat lagi, bukan hanya mau pendapatan besar minta naik tiap tahun, tapi kinerja tidak ada, masyarakat terus jadi korban," katanya.
PAD Kota Balikpapan 2016 sekitar Rp 555 Miliar dan 2017 ditargetkan naik sekitar Rp 613 miliar. Padahal menurut Adhi potensi PAD Balikpapan bisa mencapai Rp 1 triliun setiap tahunnya, jika Pemkot Balikpapan menerapkan sistem online.
Ia pun tidak asal bicara tanpa berikan solusi, yakni pemerintah harus segera menerapkan sistem online pada penarikan pajak dan retribusi.
Baca: Utang Besar di Katering, Walikota Minta Maaf Pemkot Balikpapan Bangkrut
"Sebenarnya ini persoalan mau atau tidak mau pemerintah menerapkan sistem pajak online, alasan kemarin biaya investasi besar Rp 20 miliar itu sebenarnya kecil dibanding potensinya yang mencapai Rp 1 triliun, ada apa dibalik semua ini," katanya.
Apalagi sebelumnya ada bank BUMN BRI yang siap menyukseskan penerapan sistem online Balikpapan. Tapi hingga kini progresnya tak lagi terdengar.
"Sudah terbukti di beberapa daerah seperti Surabaya, setelah menerapkan sistem online ada lonjakan PAD hingga 100 persen dari Rp 2 triliun menjadi Rp 4 triliun, saat semua pelayanan mulai berbasis online kenapa pajak tidak," katanya.
